Suara.com - Setelah Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur, siang ini, Kamis (30/10/2014) sekitar jam 13.00 WIB, PPP kubu Suryadharma Ali akan menyelenggarakan Muktamar VIII di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Muktamar di Surabaya telah menetapkan Romahurmuziy menjadi ketua umum.
Muktamar VIII di Hotel Grand Sahid bertema Islah Nasional untuk Rakyat dan akan diselenggarakan selama tiga hari, 30 Oktober-2 November 2014.
Sebelum muktamar dibuka, Suryadharma meninjau lokasi. Ia ingin memastikan semua persiapan sesuai dengan rencana.
"Ya, ini memang kebiasaan saya untuk melihat persiapan secara detail, saya khawatir ada kekurangan. Saya pastikan pembukaan berjalan baik dan lancar, tamu-tamu akan dilaksanakan dengan maksimal," kata mantan Menteri Agama yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus dana haji.
Suryadharma mengatakan muktamar akan dihadiri oleh Ketua Majelis Syariah Maimun Zubair.
"Insaya Allah Mbah Mun ke sini, kemarin, Pak Djan Faridz, datang ke kediaman Mbah Mun, beliau mengatakan akan hadir, beliau doakan saya agar sehat, bisa berangkat ke Jakarta," ujar dia.
Suryadharma memastikan Muktamar VIII difasilitasi oleh Mahkamah Partai dan Majelis Syariah PPP.
"Ini adalah tindak lanjut dari keputusan, yang memerintahkan islah kedua belah pihak (kubu SDA dan Romahurmuziy), namun tidak tercapai. Dan perintah majelis syariah mengambil kembali tanggal dan tempat Mukhtamar VIII, 30 Oktober - 2 November 2014 tempatnya di Jakarta," kata Suryadharma.
Muktamar tersebut berlangsung di tengah kisruh internal partai. Kubu Romahurmuziy menilai muktamar kubu Suryadharma tidak sah karena berdasarkan hasil Muktamar VIII Surabaya, muktamar PPP hanya ada satu kali.
Kubu Suryadharma Ali adalah pendukung Koalisi Merah Putih. Sedangkan kubu Romahurmuziy mendukung Koalisi Indonesia Hebat atau pemerintah. Satu kader PPP dari kubu Romahurmuziy, Lukman Hakim Saifudin dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Agama. [Bowo Raharjo]
Tag
Berita Terkait
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO