Suara.com - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan pembangunan jalan tol dalam kota untuk panjang 40 kilometer akan menelan anggaran minimal Rp7 triliun lebih.
"Anggarannya itu kita taksir paling sedikit tujuh triliun rupiah. Asumsinya, Rp250 miliar untuk per kilometer dan dikalikan dengan 40 kilometer bisa sampai Rp10 triliun. Tapi kita tetap akan menekan biaya itu menjadi seminimal mungkin," ujar Ramdhan di Makassar, Senin (25/11/2014).
Ramdhan mengatakan, biaya pembangunan jalan tol Rp250 miliar sudah termasuk untuk pembebasan lahan. Akan tetapi, dirinya tetap mengutamakan pembangunan jalan tol ini tidak sampai mengambil banyak lahan warga dan memfokuskannya pada lahan milik negara, sehingga anggaran yang digunakan bisa lebih kecil dan proses pengerjaannya tidak terlalu lama.
Wali Kota yang akrab disapa Dany ini mengatakan, anggaran bisa berasal dari APBN atau tanpa menggunakan anggaran negara karena proyek jalan tol dalam kota ini bisa dikerjakan oleh investor.
"Sesuai dengan target, pembangunannya bisa running segera karena biasanya yang paling lama itu pembebasan lahannya, sedangkan kita ini fokus pada lahan milik negara saja," katanya.
Ia mengungkapkan, kemacetan di Kota Makassar sudah sangat parah sehingga dia membahasnya dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk meminta persetujuan pemerintah pusat.
Pembangunan tol tersebut rencananya akan melalui jalur pesisir, Jalan AP Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin. Menurut Dany, baik jalur tol yang melalui pesisir maupun dalam kota merupakan kebutuhan mendesak Makassar saat ini.
"Kita akan serius dalam membangun tol dalam kota karena kalau ini tidak segera dilakukan, maka dipastikan tahun 2017 itu Makassar akan lumpuh," ungkap Dany.(Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi
-
Tentara Israel Klaim Temukan Buku Mein Kampf Saat Cari Prajurit yang Tewas di Lebanon
-
Awal Mula Sahroni Sadar Diperas KPK Gadungan Rp300 Juta, Berawal dari Tamu Perempuan di DPR
-
KPK Bongkar Modus 4 Pegawai Gadungan yang Peras Ahmad Sahroni, Ternyata Bukan yang Pertama Kali!
-
Kasus Andrie Yunus Tetap di Militer, Menko Yusril Respons Usul Gibran Soal Hakim Ad Hoc