Pembatasan Motor di DKI untuk Redam Kematian

Suara.com - Tingginya angka kematian yang dialami pengendara roda dua di Jakarta, membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan peraturan pembatasan kendaraan bagi sepeda motor yang akan mulai diterapkan pada awal Desember mendatang.

Peraturan yang dirancang oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tersebut akan diberlakukan sepanjang ruas jalan dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Medan Merdeka Barat.

"Nanti kami berlakukan khusus sepeda motor, mulai dari Bundaran HI, MH Thamrin, hingga jalan Medan Merdeka Barat," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar.

Menurut dia, pemberlakuan peraturan tersebut juga telah disetujui dalam rapat internal Gubernur DKI, Dinas Perhubungan, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Akbar menjelaskan, pemilihan ruas jalan dari Bundaran HI hingga Medan Merdeka Barat terkait juga dengan mudahnya akses kendaraan umum yang melewati jalan tersebut.

"Kami uji coba dahulu di ruas jalan itu karena banyaknya kendaraan umum, bahkan busway bisa lewat setiap menit. Sehingga yang menggunakan angkutan umum tidak perlu khawatir," kata Akbar menambahkan.

Selain itu, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah menyatakan bahwa penerapan regulasi tersebut merupakan upaya untuk mengurangi lonjakan kendaraan di jalan raya.

"Perkembangan jalan raya hanya 0,1 persen tiap tahun, sedangkan kendaraan hampir 12 persen. Ini kan sudah tidak sinkron," katanya ketika ditemui di Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Sebagai langkah awal, ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar mengetahui pemberlakuan peraturan tersebut.

"Kami akan lakukan penyuluhan, sosialisasi, lalu kita laksanakan dengan disertai pengawasan. Jika ada yang melanggar akan kita berikan sanksi," kata Bakharuddin menegaskan.

Sayang Nyawa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga turut prihatin dengan kondisi pengendara sepeda motor di Jakarta.

Ia lebih menghargai nyawa para pengendara sepeda motor daripada membatalkan aturan pembatasan kendaraan yang ditargetkan akan mulai diberlakukan pada 17 Desember tersebut.

"Saya lebih sayang nyawa orang daripada harus mendengarkan penolakan orang, walaupun hal itu tidak populer," kata Ahok di Gedung Balai Kota Jakarta.

Menurutnya walaupun kebijakan tersebut mendapat penolakan dari para pengendara sepeda motor namun ia tetap akan menjalan peraturan tersebut.

Ahok berpendapat bahwa tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan nyawa pengendara, yaitu dengan pembatasan jumlah kendaraan beroda dua.

"Saya tahu ada yang tidak setuju, tapi ini demi melindungi orang-orang. Setiap hari ada saja pengendara motor yang meninggal di jalan," kata Ahok menegaskan.

Sikap tersebut juga disetujui oleh Bakharuddin, yang berpendapat bahwa peraturan tersebut memiliki efektivitas untuk menekan angka kecelakaan yang kerap menimpa pengendara motor di ibu kota.

"Angka kecelakaan yang terjadi khususnya di Jakarta sangat tinggi, sekitar 67 hingga 70 persen menimpa kendaraan beroda dua," katanya ketika menjelaskan data kecelakaan pengendara motor di Jakarta.

Ia menyayangkan angka kecelakaan sepeda motor yang begitu tinggi. Untuk itu, perlu sebuah regulasi yang berfungsi sebagai tindakan preventif.

Transportasi Gratis Apabila peraturan tersebut dilaksanakan, maka praktis pengendara motor yang sebelumnya kerap melintasi ruas jalan tersebut harus memutar akal untuk mencari rute jalan lain atau beralih moda transportasi menggunakan angkutan masal.

Untuk itu Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan 100 bis angkutan gratis pada saat pelaksanaan peraturan pembatasan kendaraan roda dua pada awal Desember nanti.

"Mereka sudah lelah mengendarai motor berjam-jam, jadi sampai di kota parkirkan motor di gedung-gedung dan naik bus gratis," kata Ahok menerangkan.

Ia mengatakan bus gratis tersebut akan beroperasi di jalur khusus dari Jalan Merdeka Barat hingga Jalan Thamrin.

Pengoperasian bis tingkat gratis tersebut akan serentak dengan pelarangan penggunaan motor di jalur tersebut.

"Karena angka kecelakaan di jalur Medan Merdeka Barat hingga Thamrin cukup tinggi dan 60 persen korban adalah pengguna sepeda motor," ucapnya.

Ahok juga merencanakan setelah jalur Merdeka Barat-Thamrin, program tersebut akan dilanjutkan ke wilayah Kuningan, Kota Tua, hingga Blok M.

Menurutnya, sasaran utama pengurangan penggunaan sepeda motor tersebut terutama bagi warga yang tinggal di pinggiran kota.

Akbar kembali menambahkan, armada bis tingkat juga ditambah sebanyak lima unit agar mampu melayani masyarakat yang akan melintasi jalur dari Bundaran HI, MH Thamrin, hingga Medan Merdeka Barat.

Selain menggunakan armada bis tingkat, masyarakat juga bisa menggunakan angkutan umum seperti Kopaja atau Busway, kata Akbar di Gedung Balai Kota Jakarta.

Pada aturan pembatasan kendaraan itu, para pengguna sepeda motor dilarang melintasi jalur tersebut dan bisa berganti moda transportasi.

"Nanti motornya bisa dititipkan di gedung-gedung parkir sekitar jalan itu, seperti di IRTI, pusat perbelanjaan di Harmoni atau di Thamrin juga bisa digunakan," kata Akbar menerangkan.

Ia menjelaskan bahwa penerapan aturan tersebut masih dalam tahap uji coba, dan belum bisa dipastikan tanggal pemberlakuannya.

"Nanti akan ada evaluasi setelah satu bulan pemberlakuan, kalau bagus ya nanti dilanjutkan," kata Akbar. (Antara)