Suara.com -
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia keberatan dengan keputusan pemerintah yang akan tetap menjalankan hukuman mati kepada Bandar narkoba. Anggota Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan, Perserikatan Bangsa-bangsa sudah meminta seluruh negara di dunia untuk mulai menghapus hukuman mati.
Kata dia, Indonesia memang masih memberlakukan hukuman mati dalam hukum positif. Namun, kata dia, hukuman mati sebenarnya bisa diganti dengan hukuman maksimal seperti penjara seumur hidup.
“Hukuman mati itu kan mencabut hak hidup seseorang. Sementara hak hidup itu merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir dan bukan pemberian negara. Karena itu, hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apa pun. Negara juga tidak bisa mencabut hak hidup warga negara,” ujarnya kepada suara.com melalui sambungan telepon, Kamis (11/12/2014).
Siti menambahkan, hukuman mati menghapus kesempatan narapidana untuk memperbaiki kesalahannya. Selain itu, hukuman mati juga tidak bisa membatalkan keputusan hakim apabila di kemudian hari ternyata ada kesalahan dalam keputusan itu.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah akan menjalankan hukuman mati kepada 3 bandar narkoba tahun ini. Presiden Joko Widodo juga sudah menolak permohonan grasi terpidana kasus narkoba yang divonis hukuman mati.
Berita Terkait
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Komnas HAM: Ada Potensi Pelaku Lain dalam Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
Polri Usul Ambang Batas Kepemilikan Narkoba Diperkecil, Biar Jelas Bedakan Pengguna dan Bandar
-
Ratusan Mahasiswa BEM SI BSJB Geruduk Komnas HAM, Desak Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus
-
Komnas HAM Respons Aksi Protes Buntut Kasus Andrie Yunus, Bakal Surati Presiden dan DPR
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi