Suara.com - Komisi III DPR akan menelaah adanya informasi tentang pertemuan Abraham Samad dengan elit PDI Perjuangan.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, Komisi III merencanakan memanggil Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.
Hasto sendiri merupakan orang yang terlibat dalam pertemuan Abraham dengan elit PDI Perjuangan. Supaya, informasi yang didapat Komisi III utuh.
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto yang menyebut Abraham Samad melobi PDI Perjuangan untuk menjadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
"Kami akan perbincangkan di Komisi III tentang langkah apa yang akan kami lakukan apabila Pak Hasto sebagai orang yang merasakan, melihat, mendengar nanti melaporkan tentang saudara Abraham Samad ini," ujar Junimart, di DPR, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Dia sendiri mengaku tidak tahu secara mendetail mengenai adanya lobi ini. Dia juga tidak tahu alasannya kenapa informasi diungkap saat ini.
"Saya nggak tahu tanya Pak Hasto saja kenapa baru sekarang. Saya bicara sebagai anggota Komisi III," kata dia.
Ada enam kali pertemuan antara PDI Perjuangan dan Abraham Samad. Junimart juga mengaku tidak tahu maksud pertemuan yang terjadi lebih dari satu kali ini.
"Jadi begini, kalau orang datang kan kita tidak bisa tolak, namanya tamu. Namanya orang datang kita kan tidak tahu maunya apa. Namanya bertamu masa ditolak. Dan, tentu kan orang datang tidak langsung bicara apa maunya (akhirnya sampai ada enam kali pertemuan)," kata dia.
Menurutnya, pertemuan Abraham Samad dengan PDI Perjuangan ini adalah pelanggaran etika. Sebab, sebagai salah satu komisoner KPK secara etika, secara hukum, jelas tidak dibolehkan.
"Kita tahu semua, seorang komisioner KPK itu harus bebas dr segala kemauan, intervensi dan tidak boleh masuk ke ranah politik. Itu yang penting," ujarnya.
Berita Terkait
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Periksa Saksi, KPK Bongkar Modus Surat Pernyataan Jadi Alat Pemerasan Bupati Tulungagung
-
KPK Cegah 2 Tersangka Baru dalam Korupsi Kuota Haji Bepergian ke Luar Negeri
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April