Suara.com - Komisi III DPR akan menelaah adanya informasi tentang pertemuan Abraham Samad dengan elit PDI Perjuangan.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, Komisi III merencanakan memanggil Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.
Hasto sendiri merupakan orang yang terlibat dalam pertemuan Abraham dengan elit PDI Perjuangan. Supaya, informasi yang didapat Komisi III utuh.
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto yang menyebut Abraham Samad melobi PDI Perjuangan untuk menjadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
"Kami akan perbincangkan di Komisi III tentang langkah apa yang akan kami lakukan apabila Pak Hasto sebagai orang yang merasakan, melihat, mendengar nanti melaporkan tentang saudara Abraham Samad ini," ujar Junimart, di DPR, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Dia sendiri mengaku tidak tahu secara mendetail mengenai adanya lobi ini. Dia juga tidak tahu alasannya kenapa informasi diungkap saat ini.
"Saya nggak tahu tanya Pak Hasto saja kenapa baru sekarang. Saya bicara sebagai anggota Komisi III," kata dia.
Ada enam kali pertemuan antara PDI Perjuangan dan Abraham Samad. Junimart juga mengaku tidak tahu maksud pertemuan yang terjadi lebih dari satu kali ini.
"Jadi begini, kalau orang datang kan kita tidak bisa tolak, namanya tamu. Namanya orang datang kita kan tidak tahu maunya apa. Namanya bertamu masa ditolak. Dan, tentu kan orang datang tidak langsung bicara apa maunya (akhirnya sampai ada enam kali pertemuan)," kata dia.
Menurutnya, pertemuan Abraham Samad dengan PDI Perjuangan ini adalah pelanggaran etika. Sebab, sebagai salah satu komisoner KPK secara etika, secara hukum, jelas tidak dibolehkan.
"Kita tahu semua, seorang komisioner KPK itu harus bebas dr segala kemauan, intervensi dan tidak boleh masuk ke ranah politik. Itu yang penting," ujarnya.
Berita Terkait
-
Periksa Pejabat ESDM, KPK Usut Produksi Metrik Ton Batu Bara hingga Setoran PNBP dalam Kasus Kukar
-
Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Fitri Assiddikki di Kasus CSR BI-OJK
-
PDIP Tegaskan Tutup Buku dengan Jokowi: Mau Pakai Jaket PSI, Itu Urusannya
-
Tak Cuma Izin WNA! KPK Berpeluang Bongkar Korupsi Sektor Lapas di Kasus Silmy Karim
-
Pulang Haji Bos Maktour Fuad Hasan Langsung Diperiksa KPK, Apa yang Bakal Digali?
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya