Suara.com - Komentar Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Tedjo Edhy Purdijatno, yang mengatakan bahwa para pendukung Komisi Pemberantas Korupsi sebagai "orang enggak jelas" memantik kemarahan publik. Ia lantas menjadi bulan-bulanan para pengguna internet Indonesia di media sosial.
Komentar Tedjo yang "enggak jelas" itu disampaikan pada Sabtu (24/1/2015), ketika dia mengeritik KPK dan pendukungnya yang dinilai memprovokasi rakyat dengan aksi demonstrasi di ruang publik.
Menurut dia, KPK tak akan kuat dengan "dukungan rakyat yang enggak jelas itu".
Kritik menteri yang juga politikus Partai Nasional Demokrat itu disampaikan terkait dengan aksi demonstrasi rakyat di Kantor KPK sejak Bambang Widjojanto, salah satu wakil lembaga itu ditangkap oleh polisi pada Jumat (23/1/2015).
Sampai Minggu pagi (25/1/2015) nama "Tedjo" masuk dalam 10 topik paling banyak dibicarakan di Twitter Indonesia, mendampingi tagar #SaveKPK yang terus berada di puncak daftar beris 10 topik itu.
"Rakyat enggak jelas yang inginkan perubahan besar dan komit akan pemberantasan korupsi negeri ini. Tedjo makan gaji dari rakyat gak jelas!!," tulis pengguna Twitter bernama Jauhary Fahmi.
"Makin terasa beda kelas antara Tedjo dengan Djoko Suyanto..." tulis @prastow membandingkan Tedjo dengan Djoko, Menkopolhukam di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejak Bambang ditangkap pada Jumat, gelombang protes terhadap upaya pelemahan KPK terus mengalir. Tidak saja di kantor KPK di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, demonstrasi juga digelar di arena Car Free Day di Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu pagi.
Penangkapan Bambang dinilai sebagai upaya balas dendam polisi atas langkah KPK yang menetapkan calon kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka.
Berita Terkait
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Tak Cuma Kepala Dinas, Bupati Tulungagung Diduga Peras Sekolah dan Camat
-
Peran Jatmiko Dikuliti KPK, DPRD yang Diduga Terlibat Kasus Pemerasan Bupati Tulungagung
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji