Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, seharusnya Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bisa lebih optimal bekerja ketimbang tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kasus KPK-Polri.
"Lembaga organik yang semestinya berfungsi untuk semua problem adalah wantimpres, itu adalah lembaga tetap yang dibentuk dalam struktur kepresidenan yang bertugas memberi nasihat dan masukan bagi presiden," kata Muzani di DPR, Jakarta, Senin (26/1/2015).
Menurutnya, Presiden punya hak untuk meminta masukan dari siapa saja untuk menyelesaikan masalah di negeri ini. Namun, tim independen ini sifatnya hanya sementara, sehingga, lebih tepat menggunakan lembaga yang lebih resmi, yaitu Wantimpres.
"Memang sebenarnya presiden punya kewenangan untuk mengundang siapapun untuk mendapatlan masukan masukan, meskipun tim independen itu bersifat adhoc artinya temporer," kata dia.
Dia sendiri belum tahu, apakah Wantimpres ini sudah bekerja untuk memberikan masukan kepada presiden atau belum, hingga akhirnya tim independen tersebut tetap dibentuk.
Di sisi lain, Muzani mengapresiasi pembentukan tim independen ini.
Jokowi dianggap telah menentukan langkah yang cukup bijak dengan mengundang sejumlah pakar dan tokoh masyarakat yang peduli persoalan ini.
"Supaya dapat masukan yang baik dari segala sisi sehingga persoalan ini cepat selesai," kat adia.
Berita Terkait
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Gubernur Riau Resmi Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok