Suara.com - Tim Independen atau Tim 9 KPK-Polri tidak berharap penuh Presiden Joko Widodo bisa menerima rekomendasi untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia. Sebab diterima atau tidak, itu pilihan Jokowi.
Anggota Tim 9, Bambang Widodo Umar menjelaskan Tim 9 ini memang bukan di bawah presiden dan tidak bersifat resmi. Kata dia, tim ini hanya dimintai masukan saja. Rekomendasi itu bisa ditolak.
"Kita ini tim independen, bukan bawahan presiden. Tim ini semacam organisasi sosial yang sukarela untuk memberikan masukan ke presiden yang objektif. Silakan kalau dipakai, tidak juga tidak masalah," jelas Bambang saat dihubungi suara.com, Rabu (28/1).
Siang tadi Tim 9 ini memberikan 5 rekomendasi terkait pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Mereka tidak setuju Budi tetap dilantik. Karena Budi terindikasi tersangkut kasus korupsi. Terlebih sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Sementara, rekomendasi itu dipermasalahkan oleh sejumlah analis hukum. Karena Tim 9 tidak mempunyai landasan hukum berupa Surat Keputusan Presiden tentang pembentukan tim untuk memberikan rekomendasi itu.
Keppres itu tidak dikeluarkan sampai Tim 9 memberikan rekomendasi siang tadi. Padahal Istana Kepresidenan, melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajant belum lama menyatakan Jokowi berjanji mengeluarkan Keppres itu.
Menanggapi hal itu, Bambang mengakui jika tidak ada Keppres untuk membentuk tim itu. Dia beralasan itu lebih baik, karena mereka bisa memberikan pandangan lebih bebas.
"Memang betul (tidak ada Keppres). Nah ini mau dipakai masukannya atau nggak, ya apa-apa. Kita akan lebih obyektif. Kalau ada Keppres kan jadi tidak independen," jelas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus