Suara.com - Tim Independen atau Tim 9 KPK-Polri tidak berharap penuh Presiden Joko Widodo bisa menerima rekomendasi untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia. Sebab diterima atau tidak, itu pilihan Jokowi.
Anggota Tim 9, Bambang Widodo Umar menjelaskan Tim 9 ini memang bukan di bawah presiden dan tidak bersifat resmi. Kata dia, tim ini hanya dimintai masukan saja. Rekomendasi itu bisa ditolak.
"Kita ini tim independen, bukan bawahan presiden. Tim ini semacam organisasi sosial yang sukarela untuk memberikan masukan ke presiden yang objektif. Silakan kalau dipakai, tidak juga tidak masalah," jelas Bambang saat dihubungi suara.com, Rabu (28/1).
Siang tadi Tim 9 ini memberikan 5 rekomendasi terkait pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Mereka tidak setuju Budi tetap dilantik. Karena Budi terindikasi tersangkut kasus korupsi. Terlebih sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Sementara, rekomendasi itu dipermasalahkan oleh sejumlah analis hukum. Karena Tim 9 tidak mempunyai landasan hukum berupa Surat Keputusan Presiden tentang pembentukan tim untuk memberikan rekomendasi itu.
Keppres itu tidak dikeluarkan sampai Tim 9 memberikan rekomendasi siang tadi. Padahal Istana Kepresidenan, melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajant belum lama menyatakan Jokowi berjanji mengeluarkan Keppres itu.
Menanggapi hal itu, Bambang mengakui jika tidak ada Keppres untuk membentuk tim itu. Dia beralasan itu lebih baik, karena mereka bisa memberikan pandangan lebih bebas.
"Memang betul (tidak ada Keppres). Nah ini mau dipakai masukannya atau nggak, ya apa-apa. Kita akan lebih obyektif. Kalau ada Keppres kan jadi tidak independen," jelas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
SBY: Sinyal Perang Dunia Ketiga Menguat, Indonesia Harus Siaga Tempur!
-
Tragedi IMIP Pasca Longsor, Anggota DPR Desak Audit Total DAS: Jangan Tunggu Korban Berikutnya!
-
Wanti-wanti PDIP Usai Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk AS: Jangan Korbankan UMKM
-
Para Menteri, BPJS, BPS Duduk Bersama Bahas Transisi PBI
-
Gugatan 57 Mantan Pegawai KPK Dikabulkan KIP, Hasil TWK Harus Diungkap ke Publik
-
Skandal Dana Raib Rp90 Miliar: Mediasi Buntu, Mirae Asset Justru Salahkan Nasabah Bocorkan Password?
-
7 Fakta Tragis NS di Sukabumi: Remaja 12 Tahun Meninggal Diduga Korban Kekerasan Ibu Tiri
-
Busyro Muqoddas Ingatkan Bahaya Kriminalisasi Aktivis, Soroti Pola Lama Penegakan Hukum
-
Saraswati Fellowship Wisuda Angkatan Pertama: 30 Perempuan Siap Jadi Pemimpin Masa Depan
-
Terkait Rencana Borong 105 Ribu Mobil dari India, KPK Langsung Wanti-wanti Hal Ini!