Suara.com - Tim Independen atau Tim 9 KPK-Polri tidak berharap penuh Presiden Joko Widodo bisa menerima rekomendasi untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia. Sebab diterima atau tidak, itu pilihan Jokowi.
Anggota Tim 9, Bambang Widodo Umar menjelaskan Tim 9 ini memang bukan di bawah presiden dan tidak bersifat resmi. Kata dia, tim ini hanya dimintai masukan saja. Rekomendasi itu bisa ditolak.
"Kita ini tim independen, bukan bawahan presiden. Tim ini semacam organisasi sosial yang sukarela untuk memberikan masukan ke presiden yang objektif. Silakan kalau dipakai, tidak juga tidak masalah," jelas Bambang saat dihubungi suara.com, Rabu (28/1).
Siang tadi Tim 9 ini memberikan 5 rekomendasi terkait pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Mereka tidak setuju Budi tetap dilantik. Karena Budi terindikasi tersangkut kasus korupsi. Terlebih sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Sementara, rekomendasi itu dipermasalahkan oleh sejumlah analis hukum. Karena Tim 9 tidak mempunyai landasan hukum berupa Surat Keputusan Presiden tentang pembentukan tim untuk memberikan rekomendasi itu.
Keppres itu tidak dikeluarkan sampai Tim 9 memberikan rekomendasi siang tadi. Padahal Istana Kepresidenan, melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajant belum lama menyatakan Jokowi berjanji mengeluarkan Keppres itu.
Menanggapi hal itu, Bambang mengakui jika tidak ada Keppres untuk membentuk tim itu. Dia beralasan itu lebih baik, karena mereka bisa memberikan pandangan lebih bebas.
"Memang betul (tidak ada Keppres). Nah ini mau dipakai masukannya atau nggak, ya apa-apa. Kita akan lebih obyektif. Kalau ada Keppres kan jadi tidak independen," jelas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara