Suara.com - Masyarakat korban tsunami di Kabupaten Aceh Barat menyatakan siap mengembalikan bantuan Australia untuk Aceh senilai Rp13 triliun untuk rehab rekon pascatsunami 26 Desember 2004, karena merasa sakit hati terhadap pernyataan Perdana Menteri Tony Abbott yang mengungkit bantuan tersebut.
Koordinator Gerakan Pejuang Rumah Tsunami Aceh Barat Edi Candra di Meulaboh, mengatakan untuk mengembalikan bantuan Negara Kangguru tersebut masyarakat melakukan pengalangan dana serta lelang batu giok Aceh, berharap pemerintah mendukung aksi mereka itu.
"Berapalah cuma Rp13 triliun bantuan mereka, tapi sakit hati masyarakat korban tsunami atas pernyataan PM Australia ini tidak dapat kita terima, rakyat Aceh bahkan Indonesia kami yakin tidak pernah meminta bantuan dari mereka, itu dana kemanusiaan," katanya.
Korban tsunami di Aceh Barat yang merasa kesal atas pernyataan PM Australia Tony Abbott yang mengaitkan toleransi eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati WNA Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, meminta pernyataan tersebut dicabut dan meminta maaf kepada rakyat Aceh.
Selain melakukan aksi lelang batu giok, belasan masyarakat korban tsunami di Aceh Barat, juga membuat aksi mengali dua lubang kubur di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan sebagai bentuk dukungan terhadap eksekusi mati terpidana mati WNA Australia.
"Kami meminta terpidana mati ini segera dieksekusi dan mayatnya dikubur di Aceh Barat untuk mengobati rasa sakit hati rakyat Aceh atas pernyataan petinggi Australia itu," kata dia.
Mengaitkan kontribusi Pemerintah Australia membantu pembangunan sedikit infrastruktur di provinsi ujung barat Indonesia itu pascatsunami, tidak seimbang apabila dua terpidana mati Australia harus dibatalkan ataupun dikurangi hukuman.
Bantuan yang diberikan tidak seimbang dengan kerusakan negara Indonesia akibat perbuatan mereka sebagai gembong narkotika, karena itu pantas apabila segera dieksekusi mati mendapat dukungan rakyat Indonesia.
Terlebih lagi Gubernur Aceh Zaini Abdullah ikut mengecam pernyataan PM Australia Tonny Abbott, karena mengaitkan bantuan untuk Aceh dengan persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan sikap yang tidak etis.
"Kami dukung eksekusi hukuman mati untuk WNA manapun yang jelas-jelas menghancurkan rakyat Indonesia dengan narkoba, persoalan mereka beri bantuan biar kami galang dana untuk mengantikannya," katanya menambahkan.
Protes terhadap Australia juga meluas sampai di berbagai kota di Indonesia, di antaranya Jakarta. Sejumlah kelompok masyarakat menggalang dana secara online maupun off line. Ada di antara mereka yang menggunakan tagar #KoinUntukAustralia. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung