Suara.com - Anggota tim sembilan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Buya Syafii Maarif menegaskan, pemerintah tidak perlu ragu untuk menerapkan hukuman mati terhadap warga negara asing yang tersangkut kasus narkoba.
Meskipun, Australia dan Brazil bersikap keras untuk kasus ini, menurut Buya hal itu tidak melunturkan niatan pemerintah untuk menegakan kedaulatan hukum. Sebab, kasus narkoba dalam pandangannya merupakan kasus yang berat karena bisa membunuh generasi yang ada.
"Kita berdaulat (hukum) atau tidak? Kalau berdaulat ya sudah (lakukan)," kata Buya usai menghadiri sebuah acara di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Menurutnya, setiap negara punya dasar hukum masing-masing, termasuk hukuman mati yang dilaksanakan di Indonesia. Hal itu pula, tambahnya, akan banyak prokontra lantaran perbedaan pandangan hukuman antar negara.
"Asal dasar hukumnya kuat, nggak apa-apa. Kan setiap negara punya dasar hukumnya sendiri. Orang kita dibunuh di luar juga ada," tegas Buya.
Untuk diketahui, Brasil menolak menerima surat kepercayaan Duta Besar (Dubes) Indonesia. Ditengarai penolakan ini karena salah satu warga negaranya dihukum mati di Indonesia.
Sementara, Australia juga terus mencari dukungan internasional supaya dua warga negaranya tidak dihukum mati di Indonesia. Bahkan, Perdana MenteriAustralia Tonny Abbott sempat menyinggung bantuan Australia saat bencana tsunami Aceh untuk membatalkan eksekusi mati ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029