Suara.com - Anggota tim sembilan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Buya Syafii Maarif menegaskan, pemerintah tidak perlu ragu untuk menerapkan hukuman mati terhadap warga negara asing yang tersangkut kasus narkoba.
Meskipun, Australia dan Brazil bersikap keras untuk kasus ini, menurut Buya hal itu tidak melunturkan niatan pemerintah untuk menegakan kedaulatan hukum. Sebab, kasus narkoba dalam pandangannya merupakan kasus yang berat karena bisa membunuh generasi yang ada.
"Kita berdaulat (hukum) atau tidak? Kalau berdaulat ya sudah (lakukan)," kata Buya usai menghadiri sebuah acara di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Menurutnya, setiap negara punya dasar hukum masing-masing, termasuk hukuman mati yang dilaksanakan di Indonesia. Hal itu pula, tambahnya, akan banyak prokontra lantaran perbedaan pandangan hukuman antar negara.
"Asal dasar hukumnya kuat, nggak apa-apa. Kan setiap negara punya dasar hukumnya sendiri. Orang kita dibunuh di luar juga ada," tegas Buya.
Untuk diketahui, Brasil menolak menerima surat kepercayaan Duta Besar (Dubes) Indonesia. Ditengarai penolakan ini karena salah satu warga negaranya dihukum mati di Indonesia.
Sementara, Australia juga terus mencari dukungan internasional supaya dua warga negaranya tidak dihukum mati di Indonesia. Bahkan, Perdana MenteriAustralia Tonny Abbott sempat menyinggung bantuan Australia saat bencana tsunami Aceh untuk membatalkan eksekusi mati ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- 4 Sepatu Lari Teknologi Tinggi Rekomendasi Dokter Tirta untuk Kecepatan Maksimal
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
Terkini
-
Gunungan Uang Rp6,6 Triliun Dipamerkan di Kejagung, Hasil Denda dan Rampasan Korupsi Kehutanan
-
Lewat BRIN, Bagaimana Indonesia Ikut Menentukan Cara Dunia Baca Ancaman Mikroplastik Laut?
-
Alarm Merah KPK: 60 LHKPN Pejabat Masuk Radar Korupsi, Harta Tak Sesuai Profil
-
Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak
-
BMKG Prediksi Iklim 2026 Akan Normal di Sebagian Besar Wilayah Indonesia, Suhu 2529C
-
Sudirman Said Klarifikasi Soal Pemeriksaan Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Petral di Kejagung
-
KPK Beri Fasilitas Ibadah Natal dan Kunjungan Khusus bagi 12 Tahanan Nasrani
-
Wagub Rano Karno: Perda Kawasan Tanpa Rokok Bukan untuk Diskriminasi
-
Pengakuan Mengejutkan Ridwan Kamil: Akui Khilaf dan Dosa, Minta Maaf Digugat Cerai Atalia
-
Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi, Benarkah Ada Anggota DPR Terlibat?