Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid, meminta Mahkamah Partai Golkar menghadirkan peserta dari dua kubu Munas Golkar, baik Bali dan Jakarta. Hal itu untuk menangkap fakta penyelesaian dualisme kepengurusan di Mahkamah Partai Golkar.
"Hadirkan seluruh peserta Munas Bali dan Jakarta, lalu dikonfrontir, kan nggak sulit," kata Nurdin disela-sela jalannya sidang, di Kantor DPP Golkar, Rabu (25/2/2015).
Nurdin menerangkan, pada sidang kali ini pihaknya membawa 250 saksi. Namun, jumlah ini tidak tertampung dalam ruang sidang.
Mahkamah Partai Golkar membatasi 13 saksi dari pihak Nurdin untuk masuk ke dalam ruangan.
"Ini untuk mencari kebenaran formal dan materil sehingga apa yang dikehendaki, sah atau tidak sah, demokratis atau tidak. Kita panggil untuk buktikan yang hadir di Bali dan Ancol bisa divalidasi oleh hakim, dan bisa tarik kesimpulan berdasarkan fakta dan ternyata yang mana yang sah," tuturnya.
Salah satu alasan Munas Bali tidak sah adalah adanya dugaan money politic untuk memenangkan salah satu calon. Menurut Nurdi, selaku steering committee dalam Munas di Bali, hal itu tidak ada.
"Tudingan money politic itu tidak ada, hadirkan di sini dan konfrontir dengan saya. Kan mudah membuktikannya, mana bukti transfer dan siapa yang kirim, berapa jumlahnya," tegas Nurdin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!