Suara.com - Mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri belum berhasil menemukan solusi atas perselisihan APBD 2015 antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama semakin kecewa lantaran proses pertemuan tersebut tidak boleh diliput oleh media massa.
"Sebenarnya tadi kita sepakat sama Mendagri untuk itu semua dibuka (dengan media) dan TV. Saya nggak tahu tiba-tiba kenapa dihalangi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/3/2015).
"Makanya ini ada yang minta, coba cek jangan-jangan yang minta DPRD," Ahok menambahkan.
Itu sebabnya, Ahok berjanji membagi-bagikan rekaman video selama mediasi berlangsung ke media.
"Kami punya rekamannya, nanti akan kita bagikan rekaman itu supaya kalian bisa lihat. Kalau mau iseng coba tanya Wali Kota Jakarta Barat," kata dia.
Pertemuan tadi tidak berjalan lancar karena diwarnai kericuhan. Insiden tersebut terjadi ketika Ahok bertanya kepada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi untuk menyulut emosi para anggota DPRD.
Ahok bertanya soal usulan pengadaan perangkat uninterruptible power supply di APBD versi DPRD, mengingat ada usulan pengadaan UPS senilai Rp4,2 miliar tiap unit untuk kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara