Suara.com - Mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri belum berhasil menemukan solusi atas perselisihan APBD 2015 antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama semakin kecewa lantaran proses pertemuan tersebut tidak boleh diliput oleh media massa.
"Sebenarnya tadi kita sepakat sama Mendagri untuk itu semua dibuka (dengan media) dan TV. Saya nggak tahu tiba-tiba kenapa dihalangi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/3/2015).
"Makanya ini ada yang minta, coba cek jangan-jangan yang minta DPRD," Ahok menambahkan.
Itu sebabnya, Ahok berjanji membagi-bagikan rekaman video selama mediasi berlangsung ke media.
"Kami punya rekamannya, nanti akan kita bagikan rekaman itu supaya kalian bisa lihat. Kalau mau iseng coba tanya Wali Kota Jakarta Barat," kata dia.
Pertemuan tadi tidak berjalan lancar karena diwarnai kericuhan. Insiden tersebut terjadi ketika Ahok bertanya kepada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi untuk menyulut emosi para anggota DPRD.
Ahok bertanya soal usulan pengadaan perangkat uninterruptible power supply di APBD versi DPRD, mengingat ada usulan pengadaan UPS senilai Rp4,2 miliar tiap unit untuk kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura