Suara.com - Perwakilan Tim Sembilan yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehubungan dengan kekisruhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri, menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3/2015), untuk membahas kriminalisasi terhadap KPK.
"Proses pelemahan (dengan kriminalisasi terhadap KPK) itu harus dihentikan," ungkap anggota Tim Sembilan, Jimly Asshiddiqie, sebelum menemui JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3).
Jimly mengutarakan harapannya agar Presiden Jokowi dan Wapres JK sebagai satu kesatuan kepemimpinan nasional, bisa menghentikan pelemahan KPK. Penghentian itu menurutnya, termasuk terkait semua laporan yang ditujukan kepada KPK, begitu juga somasi yang telah dilaksanakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Ini tingkatnya sudah berlebihan," tegas Jimly.
Jimly mengingatkan bahwa esensi Komnas HAM penting, sebagai lembaga yang secara simbolik mempromosikan jaminan HAM kepada masyarakat di Tanah Air.
Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Rikwanto mengatakan, Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso tidak turut campur dalam somasi yang dilayangkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri ke Komnas HAM.
"(Kabareskrim) Pasti tahu. Tapi somasi itu murni antara penyidik Dittipideksus dengan Komnas HAM," kata Rikwanto di Jakarta, Senin (9/3).
Rikwanto juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto telah sesuai prosedur. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Dua Karyawan PT WKM Diduga jadi Korban Kriminalisasi, Aktivis Malut Tuntut PT Position Angkat Kaki!
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi Tuntut Prabowo Bebaskan Aktivis dan Hentikan Kekerasan Negara
-
Aktivis: Penangkapan Delpedro Siasat Rezim Kaburkan Isu Kekerasan Negara dan Kemiskinan
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
Terkini
-
Ribuan Anak Keracunan dan Makanan Berbelatung, FSGI Desak Moratorium Program Makan Bergizi Gratis
-
Rp233 Triliun Uang Rakyat Nganggur di Bank, Pemda Gagal Kelola Anggaran?
-
Demokrasi Terancam? Rocky Gerung Kritik Pergeseran Politik ke Kaum Demagog
-
Penuh Belatung, RS Polri Ungkap Luka-luka Mengerikan Kasus Bocah Membusuk di Indekos Penjaringan
-
Jasad Bule Australia Pulang Tanpa Jantung dari Bali, Ada Apa di Balik Kematian Misteriusnya?
-
Hari Tani Nasional, Jalan Depan Gedung DPR RI Macet! Ini Rute Alternatif yang Disiapkan Polisi
-
Sebelum Prabowo Subianto, 4 Presiden Ri Ini Juga Pernah Berpidato di Sidang Umum PBB
-
Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Bingung, PDIP Minta Penjelasan Pemerintah
-
Two-State Solution Prabowo di PBB Dapat Dukungan DPR, Disebut Jalan Damai Bermartabat
-
BMKG Rilis Peringatan Dini: Mayoritas Indonesia Diguyur Hujan, Wilayah Ini Berstatus Siaga