Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan belum ada aturan untuk memberikan tindakan hukum untuk pribadi atau pun organisasi yang memberangkatkan seseorang ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS.
Juru bicara BNPT, Irfan Idris menjelaskan pihaknya hanya bisa mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh iming-iming gaji besar untuk bergabung dengan ISIS. Sebab menurut Irfan, mereka yang bergabung ke ISIS itu untuk perang.
"Dia memfasilitasi untuk berangkat ke Suriah dan itu tidak ada aturannya. Apa pasalnya kalau ada ormas memberangkatkan. Mana pasalnya?" kata Irfan dalam diskusi tentang terorisme di Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Maka itu, menurut Irfan pemerintahan Joko Widodo perlu mengeluarkan aturan hukum untuk menindak para pemberi fasilitas untuk menjalankan misi yang dianggap radikal. Peraturan itu bisa dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tanpa perlu merevisi Undang-Undang No. 15 tentang terorisme.
"UU 15 itu jangan lama-lama (menunggu revisi). Bahkan pemerintah bisa lewat menetapkan Perppu tanpa proses politik. Itu dalah kriminal, indikasi makar. Atau bangsa ini harus caos dulu?" papar Irfan.
Untuk sementara, BNPT, jelas Irfan hanya bisa melakukan pencegahan agar tidak ada lagi WNI yang berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS.
"(Memberikan tindakan hukum) tidak semudah itu dilakukan. Negara kita kan negara hukum. Tapi ini harus kuat. Kita membuat mereka tidak bisa dan tidak mau barangkat," jelas Irfan.
Sebelumnya seorang kakek bernama Chep Hermawan mengaku menggelontorkan uang sebesar Rp 1 miliar untuk memberangkatan ratusan calon anggota ISIS dari Indonesia. Saat ini Chep sudah ditangkap. Chep merupakan mantan pimpinan ISIS di Indonesia.
Dia pernah ditangkap karena membawa atribut ISIS yang ditemukan di mobilnya. Artibut itu di antaranya 2 helai bendera, 5 topi, 4 kaus, 1 pin, dan 3 penutup muka. Sampai saat ini polisi kebingungan memberikan hukuman ke Chep karena UU terorisme tidak bisa menjeratnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
DPR Sebut MBG Harus Berjalan Beriringan dengan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesejahteran Guru
-
Fakta Baru Kasus AKBP Didik: Jejak Uang Rp1,8 M dari Bandar Narkoba hingga Permintaan Alphard
-
Anggota Brimob di Marla Diduga Aniaya Siswa MTs hingga Tewas, DPR: Ini Sungguh Keji dan Biadab!
-
Ramadan 2026 Penuh Berkah, Ribuan Takjil Gratis dan Bansos Disalurkan Setiap Hari
-
Pengacara Ungkap Fakta Mengejutkan: 99% Surat Tuntutan Kerry Riza Copas dari Dakwaan
-
Pelindo Siap Layani Arus Mudik Lebaran di 63 Terminal Penumpang
-
DTSEN Rayakan Satu Tahun, Pemutakhiran Data Terus Diperkuat
-
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat