Suara.com - Politisi PDI Perjuangan memprotes hasil survei Poltracking yang menyebut trah Sukarno tidak direkomendasikan memimpin PDI Perjuangan, termasuk Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menilai, survei tersebut tidak tepat lantaran bukan meminta pendapat dari para anggota tetapi dari para pakar.
"Siapa yang pantas jadi ketum tanyalah anggota PDIP bukan publik atau pakar. Itu nggak fair. Nggak profesional. Kalau kepingin melihat siapa yang pantas jadi ketum maka yang ditanya harus anggota," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto, di DPR, Jakarta, Senin (23/3/2015).
Di tempat yang sama, politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, tidak perlu ada spekulasi tentang calon ketua umum yang tepat untuk PDI Perjuangan. Sebab, dalam kongres, arah pemilihan Megawati menjadi Ketum sudah terang.
"Mayoritas semuanya mencalonkan Ibu Mega menjadi Ketua Umum dan semuanya sudah minta beliau maju lagi. Maka kongres nanti memberikan legitimasi untuk Ibu Mega jadi ketum lagi. Karena yang lalu menang di pilpres maka orang ngga perlu berspekulasi kalau ketumnya adalah Ibu Mega," kata Pramono.
Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan TB Hasanuddin malah mencurigai survei ini sebagai survei pesanan untuk memecah belah Kongres PDI Perjuangan yang akan diselenggarakan bulan depan.
"Saya mencurigai survei ini adalah survei pesanan untuk memecah belah kader PDI P menjelang kongresnya bulan depan," kata dia.
Pemilihan Ketua Umum, sambungnya, juga sudah dikonsolidasikan sejak jauh. Mulai dari para ketua anak ranting, ketua ranting (tingkat desa ), ketua PAC, DPC, DPD dijaring dan dimulai dari usulan yang paling bawah.
Hasanuddin menambahkan, setiap kader boleh mengusulkan calon pemimpinnya dan sampai saat ini ibu Megawati telah diusulkan kembali menjadi Ketua Umum masa bakti 2015/2020.
"Ini diajukan kembali oleh setiap kader mulai dari tingkat ranting, PAC, DPC dan DPD seluruh Indonesia, secara aklamasi. Melalui munascab , konfercab dan konferda. Jadi survei itu aneh , tendensius dan bermuatan politik adu domba. Tapi saya yakin kader PDIP tak akan terpancing," tegas Hasanuddin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 50 Tahun, Atasi Garis Penuaan
- Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
-
Istri Thom Haye Keram Perut, Jadi Korban Perlakuan Kasar Aparat Keamanan Arab Saudi di Stadion
Terkini
-
Kasus Ammar Zoni, DPR Sentil Rutan Salemba: Lapas Mestinya Bina Napi bukan Sarang Narkoba!
-
Berpotensi Tsunami usai Gempa Filipina, BMKG Minta Warga di Talaud Tetap Tenang: Semoga Tak Terjadi
-
Surabaya Gelontorkan Rp42,7 Miliar Bonus untuk Atlet Porprov Jatim 2025
-
Mantan Anggota BIN Ungkap Dugaan Rekayasa Pertemuan Jokowi-Ba'asyir, Sebut Ada Upaya Perbaiki Citra
-
Gempa M 7,6 Guncang Mindanao, Filipina Beri Peringatan Tsunami hingga ke Indonesia
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 10 Oktober 2025: Peringatan Dini BMKG dan Info Lengkapnya
-
Warga Depok Wajib Tahu! Disdukcapil Tutup Layanan Tatap Muka 10 Oktober, Ini Alternatifnya
-
Kepulauan Talud Sulut Berpotensi Tsunami usai Gempa Filipina 7,4 Magnitudo, BMKG: Waspada!
-
Menu MBG di SMPN 281 dan SMAN 62 Jaktim Dikeluhkan, Telur Mentah dan Sayur Beraroma Tidak Sedap
-
Bantu Gibran Bangun Papua, Prabowo Tunjuk Eks Jenderal hingga Eks Stafsus Jokowi