Suara.com - Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mendapat kabar dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya bahwa Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Puncak Jaya untuk berdialog dengan Goliat Tabuni pada April 2015. Goliat adalah Jenderal Tertinggi Organisasi Papua Merdeka.
“Memang Ketua LMA Papua pernah sampaikan kalau Presiden akan datang bulan April. Namun secara resmi saya belum tahu. Biasanya, protokoler dari Istana Negara akan memanggil kami untuk rapat ke sana. Jadi seminggu sebelumnya paling tidak sudah dilakukan rapat untuk persiapan,” kata Yotje, Selasa (24/3/2015).
Namun, Kapolda belum mengetahui secara pasti mengenai rencana Goliat menyerahkan diri kembali ke NKRI bersama 23 pengikut.
“Ya kalau memang ada rencana itu, kami akan follow up karena Presiden merupakan Panglima Tertinggi. Hanya saja, sampai detik ini saya belum dapat berita tentang rencana itu,” kata Kapolda.
Menurut Yotje, sampai hari ini Goliat yang bermarkas di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, masih berstatus daftar pencarian orang Polda Papua terkait serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan kelompoknya di wilayah setempat.
"Jadi kalau anggota saya ketemu orangnya (Goliat) itu pasti akan ditangkap,” katanya.
Soal pengampunan yang diberikan ketika Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri, kata Yotje, itu kewenangan Presiden.
“Terkait masalah pengampunan ada dalam UU sebagai kekuasaan tertinggi pada presidenlah yang berhak melakukan itu, Presiden mempunyai hak berupa abolisi, grasi, amnesti, dan rehabiltasi,” ujarnya.
Polisi akan taat pada undang-undang apabila Presiden memberikan pengampunan.
“Kita akan siap menerima itu. Jadi penegakan hukum mengesampingkan apabila ada pernyataan atau keputusan Presiden," katanya.
Yotje menambahkan kalau para korban atau keluarganya menuntut Goliat diproses secara hukum atas kasus yang telah dilakukan selama ini, itu bisa dilakukan melalui gugatan perdata. Dan Presiden, katanya, bisa mempertimbangkan hal tersebut.
Namun, kata dia, pada prinsipnya Polda Papua akan tetap menangkap mereka.
“Selama belum ada upaya damai, saya tetap menagih mereka, karena telah membunuh tentara, polisi dan warga sipil, kalau manuver lain silakan, tapi jangan di muka saya, akan saya tangkap,” katanya. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak
-
BNPB Klaim Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny sebagai Bencana dengan Korban Terbanyak 2025
-
Jerat Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka, Polri Usut Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi PLTU 1 Kalbar