Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri meminta Pemerintah serius menangani masalah Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). ISIS, kata Megawati, sudah bertindak atas nama negara, bahkan melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia. Karena itu, Pemerintah harus memastikan agar rekrutmen tidak terjadi.
Hal itu dikatakannya saat menyampaikan pidato sambutan pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (9/4/2015).
"PDI Perjuangan mengingatkan kembali terhadap pemimpin nasional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah termasuk mencegah berbagai gerakan terorisme yang tidak hanya yang bersifat radikal, namun sudah mengobarkan perang terhadap kemanusian," kata Megawati.
"Tanpa bermaksud meremehkan gerakan terorisme lain, saya melihat bahwa masalah ISIS ini sangat serius dan perlu segera disikapi," tambahnya.
"Pemerintah harus memastikan agar rekrutmen seperti ini tidak boleh berulang lagi. PDI Perjuangan dengan tegas menolak berbagai benuk radikalisme dan terorisme atas nama apapun. Sebab, Indonesia tidak akan pernah membiarkan paham dan organisasi tersebut tumbuh dan berkembang," tegas Megawati.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU