Suara.com - Satgas Anti Ilegal Fishing menyoroti banyaknya pungutan liar dan penyuapan di Pelabuhan Khusus Perikanan di Indonesia. Salah satunya di Pelabuhan Khusus Perikanan Benjina di Kepulauan Aru.
Ketua Satuan Tugas Anti Ilegal Fishing Mas Ahcmad Santosa menduga selama ini aparat keamanan di pelabuhan khusus perikanan tidak bekerja secara semestinya. Maka itu timnya sudah mendatangi 9 kawasan pelabuhan khusus perikanan.
"Ini kan penting, kita nggak pernah tahu kinerja mereka selama ini. Kinerja setiap perusahaan. Kita tahu juga tingkat kepatuhan kapal eks asing. Nanti juga kita akan fokus untuk melihat pelabuhan khusus. Mungkin itu akan menjadi rekomendasi kita, membuat pelabuhan khusus peangkpan ikan," jelas dia berbincang dengan suara.com, Rabu (8/4/2015) malam kemarin.
Di Benjina, kata Ota aparat tidak menjalakan fungsinya. "Seharusnya ada Bea Cukai, yah mungkin ada. Tapi bisa dikatakan pelabuhan khusus ini (Benjina) yang dimiliki oleh perusahaan ikan kecil ini dikuasai aparatur daerah itu. Yah nggak jalan dong. Suka-suka jadinya," jelasnya.
Padahal pelabuhan khusus perikanan itu bisa jadi sebagai pintu masuk barang ilegal dari luar Indonesia. Semisal narkoba, atau bahkan bisa terjadi pencurian ikan.
"Kita sudah punya pelabuhan khusus untuk perikanan. Apa mampu mengawasinya, mengontrolnya? Apakah dia benar bisa memastikan apa yang diturunkan dan apa yang dibawa itu hanya ikan? Jangan-jangan mendaratkan minuman keras, buah-buahan, sayuran, drugs misalnya. Senjata apalagi, mana kita tahu. Pengawasannya nggak kuat. Itu yang saya kira pelabuhan khusus itu bisa kita awasi betul. Jadi istilahnya pelayanan publiknya jalan, tapi pengawasan lemah," katanya.
Menurut dia masalah kesejahteraan aparatur di pelabuhan khusus menjadi alasan penyuapan marak di sana. Selain itu, aparat yang bertugas tidak dirotasi secara berkala.
"Bisa jadi memang ada kekurangan dalam biaya beroperasi atau memang sudah terlalu lama tidak dirotasi aparaturnya. Sehingga mereka melihat korupsi sebagai sesuaatu yang rutin. Ini perlu ada solusi rotasi cepat, tingkat kesejahteraan diperbesar. Di sana tingkat kesejahteraan kurang. Karena kan di tiap tempat terpencil itu kan ada tnjangan kemahalan. Karena transportasi sulit, barang mahal. Itu tunjangan kemahalan harus ada," papar Ota.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
Pilihan
-
Lucky Hakim Dinobatkan Sebagai Bupati Terbaik, Wakilnya Malah Jadi Tersangka
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
Terkini
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Jadi Aktivis, Sebut Rata-rata Masuk Kabinet: Selamat Ya!
-
Sindir Jokowi? Hasto Soroti Simbol 21061961 di Film Ghost in the Cell: Joko Anwar Sangat Cerdas!
-
Bikin Buruh Tertawa, Kapolri Ingin Jadi Aktivis Usai Pensiun: Mau Demo Pak Jumhur!
-
Abaikan Aspirasi Rakyat Berujung Korupsi, PDIP: Kasus BGN Harusnya Bisa Dicegah Sejak Awal!
-
Heroik! Niat Bantu Warga, Petugas Damkar Malah Tertimpa Gedung dan Harus Jalani CT Scan
-
Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan Prabowo, Andi Gani: Saya Pilih Jadi Presiden Buruh
-
Transisi Energi di Laut Janjikan Masa Depan Hijau, Tapi Bagaimana Nasib Masyarakat Pesisir?
-
Waspada Badai PHK! Pemerintah Gelar Rapat Khusus Pekan Depan
-
Jaga Jarak Etik! Satgas PKH Harus Hindari Celah Konflik Kepentingan Dalam Penertiban
-
Kenaikan Permukaan Laut Ancam Kemampuan Mangrove Menyimpan Karbon