Suasana diskusi politik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI, Jhonny G Plate, menilai wajar sindiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan soal banyaknya "penumpang gelap" yang dapat menggoyang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) serta ingin menguasainya secara politik dan ekonomi.
Menurut Jhonny, sindiran dari Megawati itu merupakan konsekuensi dari partai pengusung Jokowi, yang berharap mampu memyukseskan pemerintahan yang tengah dibangun Jokowi-Jk.
"Mereka berhasil memilih dan menemukan Jokowi-JK. Nah, sebagai konsekuensi, mereka punya kewajiban (menegur) Presiden dan Wapres yang mereka dukung (untuk) sukses menjalankan pemerintahan. Dalam konteks itu, enam bulan pertama pemerintahan Jokowi ada banyak hal yang harus dikoreksi, agar tidak menyimpang terlalu jauh," ujar Jhonny, dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Politisi Partai Nasdem itu bahkan menilai, partai pengusung terutama PDIP, berhak memberikan masukan maupun dimintakan saran oleh Presiden Jokowi. Sementara, selama dirinya di DPR, Jhonny sendiri menilai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan masih berjalan dengan baik.
"Di mana-mana, tulang punggung itu ada di partai. Tapi kalau ada kebijakan Pak Jokowi yang mengarah (melenceng) dari amanat partai, itu dibahas di DPR. Tapi DPR adem-adem saja. Artinya, kan setuju," tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR itu bahkan mengaku heran jika ada partai pendukung Jokowi-JK yang malah hanya menjadi oposisi. Sedangkan partai yang berada di luar pemerintahan seperti Koalisi Merah Putih (KMP) malah mendukung pemerintahan selama lima tahun.
"Uniknya, kita seluruh dunia belum ada yang kayak gini. Parpol pendukung Presiden kayak jadi oposisi, tapi parpol yang mulanya tidak mendukung jadi pendukung," tandasnya.
Menurut Jhonny, sindiran dari Megawati itu merupakan konsekuensi dari partai pengusung Jokowi, yang berharap mampu memyukseskan pemerintahan yang tengah dibangun Jokowi-Jk.
"Mereka berhasil memilih dan menemukan Jokowi-JK. Nah, sebagai konsekuensi, mereka punya kewajiban (menegur) Presiden dan Wapres yang mereka dukung (untuk) sukses menjalankan pemerintahan. Dalam konteks itu, enam bulan pertama pemerintahan Jokowi ada banyak hal yang harus dikoreksi, agar tidak menyimpang terlalu jauh," ujar Jhonny, dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Politisi Partai Nasdem itu bahkan menilai, partai pengusung terutama PDIP, berhak memberikan masukan maupun dimintakan saran oleh Presiden Jokowi. Sementara, selama dirinya di DPR, Jhonny sendiri menilai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan masih berjalan dengan baik.
"Di mana-mana, tulang punggung itu ada di partai. Tapi kalau ada kebijakan Pak Jokowi yang mengarah (melenceng) dari amanat partai, itu dibahas di DPR. Tapi DPR adem-adem saja. Artinya, kan setuju," tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR itu bahkan mengaku heran jika ada partai pendukung Jokowi-JK yang malah hanya menjadi oposisi. Sedangkan partai yang berada di luar pemerintahan seperti Koalisi Merah Putih (KMP) malah mendukung pemerintahan selama lima tahun.
"Uniknya, kita seluruh dunia belum ada yang kayak gini. Parpol pendukung Presiden kayak jadi oposisi, tapi parpol yang mulanya tidak mendukung jadi pendukung," tandasnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
Pilihan
-
Percakapan Terakhir Ali Khamenei Sebelum Dibom Israel-AS Terungkap: Menolak Masuk Bunker
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Kabar Duka, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia di RSPAD Pagi Ini
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
Terkini
-
Kuwait Tembak Jatuh 3 Pesawat Tempur F-15 Amerika Serikat
-
Wilayah Udara Timur Tengah Ditutup, Ditjen Imigrasi Berlakukan Izin Tinggal Terpaksa untuk WNA
-
Alarm Merah! 75 Ribu Pelajar di Bandung Terindikasi Gangguan Mental
-
Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi, Harap Negara Sahabat Kutuk Serangan AS
-
Percakapan Terakhir Ali Khamenei Sebelum Dibom Israel-AS Terungkap: Menolak Masuk Bunker
-
Guncang Dunia! AS-Israel Bombardir Lebih 2.000 Lokasi di Iran
-
MK Putuskan Penyakit Kronis Masuk Kategori Disabilitas, Kabar Baik Bagi Pejuang Autoimun dan Saraf
-
Bareskrim Bongkar Rantai Bandar Narkoba Ko Erwin: Charlie dan Arfan Dicokok, The Doctor Diburu
-
Dipanggil KPK untuk Kasus DJKA, Eks Menhub Budi Karya Absen Alasan Sakit
-
Dubes Iran Respons Niat Prabowo Jadi Juru Damai, Begini Katanya