Suasana diskusi politik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI, Jhonny G Plate, menilai wajar sindiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan soal banyaknya "penumpang gelap" yang dapat menggoyang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) serta ingin menguasainya secara politik dan ekonomi.
Menurut Jhonny, sindiran dari Megawati itu merupakan konsekuensi dari partai pengusung Jokowi, yang berharap mampu memyukseskan pemerintahan yang tengah dibangun Jokowi-Jk.
"Mereka berhasil memilih dan menemukan Jokowi-JK. Nah, sebagai konsekuensi, mereka punya kewajiban (menegur) Presiden dan Wapres yang mereka dukung (untuk) sukses menjalankan pemerintahan. Dalam konteks itu, enam bulan pertama pemerintahan Jokowi ada banyak hal yang harus dikoreksi, agar tidak menyimpang terlalu jauh," ujar Jhonny, dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Politisi Partai Nasdem itu bahkan menilai, partai pengusung terutama PDIP, berhak memberikan masukan maupun dimintakan saran oleh Presiden Jokowi. Sementara, selama dirinya di DPR, Jhonny sendiri menilai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan masih berjalan dengan baik.
"Di mana-mana, tulang punggung itu ada di partai. Tapi kalau ada kebijakan Pak Jokowi yang mengarah (melenceng) dari amanat partai, itu dibahas di DPR. Tapi DPR adem-adem saja. Artinya, kan setuju," tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR itu bahkan mengaku heran jika ada partai pendukung Jokowi-JK yang malah hanya menjadi oposisi. Sedangkan partai yang berada di luar pemerintahan seperti Koalisi Merah Putih (KMP) malah mendukung pemerintahan selama lima tahun.
"Uniknya, kita seluruh dunia belum ada yang kayak gini. Parpol pendukung Presiden kayak jadi oposisi, tapi parpol yang mulanya tidak mendukung jadi pendukung," tandasnya.
Menurut Jhonny, sindiran dari Megawati itu merupakan konsekuensi dari partai pengusung Jokowi, yang berharap mampu memyukseskan pemerintahan yang tengah dibangun Jokowi-Jk.
"Mereka berhasil memilih dan menemukan Jokowi-JK. Nah, sebagai konsekuensi, mereka punya kewajiban (menegur) Presiden dan Wapres yang mereka dukung (untuk) sukses menjalankan pemerintahan. Dalam konteks itu, enam bulan pertama pemerintahan Jokowi ada banyak hal yang harus dikoreksi, agar tidak menyimpang terlalu jauh," ujar Jhonny, dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Politisi Partai Nasdem itu bahkan menilai, partai pengusung terutama PDIP, berhak memberikan masukan maupun dimintakan saran oleh Presiden Jokowi. Sementara, selama dirinya di DPR, Jhonny sendiri menilai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan masih berjalan dengan baik.
"Di mana-mana, tulang punggung itu ada di partai. Tapi kalau ada kebijakan Pak Jokowi yang mengarah (melenceng) dari amanat partai, itu dibahas di DPR. Tapi DPR adem-adem saja. Artinya, kan setuju," tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR itu bahkan mengaku heran jika ada partai pendukung Jokowi-JK yang malah hanya menjadi oposisi. Sedangkan partai yang berada di luar pemerintahan seperti Koalisi Merah Putih (KMP) malah mendukung pemerintahan selama lima tahun.
"Uniknya, kita seluruh dunia belum ada yang kayak gini. Parpol pendukung Presiden kayak jadi oposisi, tapi parpol yang mulanya tidak mendukung jadi pendukung," tandasnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
Terkini
-
Drama Penyekapan Senen: Korban yang Disekap dan Dirantai Kini Dilaporkan Kasus Pencurian
-
Buntut Tragedi 5 Peserta Meninggal, Kemenhan Hapus Materi Militer dan Senjata di Program SPPI
-
Usai Serahkan Diri, Bupati dan Sekda Kuansing Resmi Pakai Rompi Tahanan KPK
-
Buntut 5 Peserta Meninggal, Kemenhan Hapus Latihan Militer di Program SPPI
-
Minyak Dunia Sudah Murah, Kenapa Harga Pertamax Masih Rp16 Ribu?
-
Kapolri Anugerahkan Medali Kehormatan kepada Prabowo
-
Mendagri Tito Hadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Bogor
-
Kemhan Usut Kematian 5 Calon Manajer Kopdes
-
Mediasi Buntu, Keluarga Adik Keisya Levronka Ungkap Alasan Tempuh Jalur Hukum
-
Rp756 Miliar Diselamatkan! Kapolri Bongkar Skandal Besar Bio Solar dan Perusahaan Sawit Nakal