Suasana diskusi politik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI, Jhonny G Plate, menilai wajar sindiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan soal banyaknya "penumpang gelap" yang dapat menggoyang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) serta ingin menguasainya secara politik dan ekonomi.
Menurut Jhonny, sindiran dari Megawati itu merupakan konsekuensi dari partai pengusung Jokowi, yang berharap mampu memyukseskan pemerintahan yang tengah dibangun Jokowi-Jk.
"Mereka berhasil memilih dan menemukan Jokowi-JK. Nah, sebagai konsekuensi, mereka punya kewajiban (menegur) Presiden dan Wapres yang mereka dukung (untuk) sukses menjalankan pemerintahan. Dalam konteks itu, enam bulan pertama pemerintahan Jokowi ada banyak hal yang harus dikoreksi, agar tidak menyimpang terlalu jauh," ujar Jhonny, dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Politisi Partai Nasdem itu bahkan menilai, partai pengusung terutama PDIP, berhak memberikan masukan maupun dimintakan saran oleh Presiden Jokowi. Sementara, selama dirinya di DPR, Jhonny sendiri menilai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan masih berjalan dengan baik.
"Di mana-mana, tulang punggung itu ada di partai. Tapi kalau ada kebijakan Pak Jokowi yang mengarah (melenceng) dari amanat partai, itu dibahas di DPR. Tapi DPR adem-adem saja. Artinya, kan setuju," tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR itu bahkan mengaku heran jika ada partai pendukung Jokowi-JK yang malah hanya menjadi oposisi. Sedangkan partai yang berada di luar pemerintahan seperti Koalisi Merah Putih (KMP) malah mendukung pemerintahan selama lima tahun.
"Uniknya, kita seluruh dunia belum ada yang kayak gini. Parpol pendukung Presiden kayak jadi oposisi, tapi parpol yang mulanya tidak mendukung jadi pendukung," tandasnya.
Menurut Jhonny, sindiran dari Megawati itu merupakan konsekuensi dari partai pengusung Jokowi, yang berharap mampu memyukseskan pemerintahan yang tengah dibangun Jokowi-Jk.
"Mereka berhasil memilih dan menemukan Jokowi-JK. Nah, sebagai konsekuensi, mereka punya kewajiban (menegur) Presiden dan Wapres yang mereka dukung (untuk) sukses menjalankan pemerintahan. Dalam konteks itu, enam bulan pertama pemerintahan Jokowi ada banyak hal yang harus dikoreksi, agar tidak menyimpang terlalu jauh," ujar Jhonny, dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Politisi Partai Nasdem itu bahkan menilai, partai pengusung terutama PDIP, berhak memberikan masukan maupun dimintakan saran oleh Presiden Jokowi. Sementara, selama dirinya di DPR, Jhonny sendiri menilai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan masih berjalan dengan baik.
"Di mana-mana, tulang punggung itu ada di partai. Tapi kalau ada kebijakan Pak Jokowi yang mengarah (melenceng) dari amanat partai, itu dibahas di DPR. Tapi DPR adem-adem saja. Artinya, kan setuju," tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR itu bahkan mengaku heran jika ada partai pendukung Jokowi-JK yang malah hanya menjadi oposisi. Sedangkan partai yang berada di luar pemerintahan seperti Koalisi Merah Putih (KMP) malah mendukung pemerintahan selama lima tahun.
"Uniknya, kita seluruh dunia belum ada yang kayak gini. Parpol pendukung Presiden kayak jadi oposisi, tapi parpol yang mulanya tidak mendukung jadi pendukung," tandasnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa