Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR Setya Novanto di gedung Nusantara IV, DPR, Senin (6/4). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum bisa menyusun pemerintahannya dengan benar. Bahkan menurutnya, manajemen pemerintahan dan politik Jokowi masih sangat amburadul.
"Kita harus mengakui bahwa manjemen pemerintahan dan politik Jokowi itu memang masih amburadul. Misalnya bagaimana rekrutmen untuk jabatan-jabatan publik, atau jabatan di BUMN, itu masih amburadul. Menurut saya, prinsip 'the right man on the right place' itu belum terjadi," ungkap Ikrar, dalam acara diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Menurut Ikrar lagi, "keamburadulan" mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dipertegas dalam lemahnya kemampuan dalam mengelola komunikasi politik antara dirinya dengan Wakil Presiden (Wapres), dengan partai pendukung, dan juga dengan partai lainnya. Pasalnya menurutnya, Jokowi masih berpatokan pada besarannya saja.
"Jadi, kelembagaan politiknya gak jelas. Bagamana Jokowi mengelola politik, maksudnya antara dia sebagai Presiden dengan Wakil Presiden, dan juga dengan partai pendukung maupun partai lain, itu menurut saya masih lemah. Beliau itu masih cuma melihat besarannya saja," tambahnya.
Namu selain terhadap Presiden Jokowi, Ikrar pun menyarankan kepada PDIP untuk bisa menempatkan posisinya secara benar, untuk bisa memetakan apa saja yang harus dilakukan oleh partai dan pemerintah. Pasalnya menurutnya, tanggung jawab partai dengan pemerintah itu berbeda.
"Menurut saya, belum ada suatu kelembagaan politik di PDIP. Yaitu (soal) bagaimana posisi partai dan juga bagaimana posisi pemerintahan, apa yang harus dijalankan oleh partai, dan apa yang harus dijalankan oleh pemerintah. Itu yang harus dipikirkan oleh PDIP. Termasuk Megawati, (juga) belum klop. Karena kita tahu, pemerintah itu tanggung jawab politiknya itu berbeda dengan partai politik. Jadi, ini yang perlu dipahami," tutupnya.
"Kita harus mengakui bahwa manjemen pemerintahan dan politik Jokowi itu memang masih amburadul. Misalnya bagaimana rekrutmen untuk jabatan-jabatan publik, atau jabatan di BUMN, itu masih amburadul. Menurut saya, prinsip 'the right man on the right place' itu belum terjadi," ungkap Ikrar, dalam acara diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Menurut Ikrar lagi, "keamburadulan" mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dipertegas dalam lemahnya kemampuan dalam mengelola komunikasi politik antara dirinya dengan Wakil Presiden (Wapres), dengan partai pendukung, dan juga dengan partai lainnya. Pasalnya menurutnya, Jokowi masih berpatokan pada besarannya saja.
"Jadi, kelembagaan politiknya gak jelas. Bagamana Jokowi mengelola politik, maksudnya antara dia sebagai Presiden dengan Wakil Presiden, dan juga dengan partai pendukung maupun partai lain, itu menurut saya masih lemah. Beliau itu masih cuma melihat besarannya saja," tambahnya.
Namu selain terhadap Presiden Jokowi, Ikrar pun menyarankan kepada PDIP untuk bisa menempatkan posisinya secara benar, untuk bisa memetakan apa saja yang harus dilakukan oleh partai dan pemerintah. Pasalnya menurutnya, tanggung jawab partai dengan pemerintah itu berbeda.
"Menurut saya, belum ada suatu kelembagaan politik di PDIP. Yaitu (soal) bagaimana posisi partai dan juga bagaimana posisi pemerintahan, apa yang harus dijalankan oleh partai, dan apa yang harus dijalankan oleh pemerintah. Itu yang harus dipikirkan oleh PDIP. Termasuk Megawati, (juga) belum klop. Karena kita tahu, pemerintah itu tanggung jawab politiknya itu berbeda dengan partai politik. Jadi, ini yang perlu dipahami," tutupnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Bendera Gerindra Masih Mejeng di Flyover Jakarta, Satpol PP DKI: Berizin hingga 8 Februari
-
Kronologi Nama Jokowi Masuk Epstein Files, Apa Artinya?
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!
-
Prabowo Resmi Lantik Hakim MK Adies Kadir dan Wamenkeu Juda Agung di Istana Negara
-
Anak yang Terbelenggu Kecemasan dan Sistem Pemerintahan yang Abai
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok