Usut Kasus Jero Wacik, KPK Periksa Pelayan dan Staf ESDM

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar mengusut kasus dugaan korupsi Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, meskipun gugatan praperadilannya masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hari ini, Senin (20/4/2015), KPK menjadwalkan pemeriksaaan terhadap dua pelayan  yang bertugas di kantor pusat Pengelolaan Barang Milik Negara(PP BMN)Setjen Kementerian ESDM.

"Mereka berdua diminta untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait kasus yang menjerat tersangka JW," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK,Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2015).

Selain kedua pelayan, penyidik KPK juga memanggil beberapa orang pegawai atau staf ESDM.

Antara lain, staf khusus Kementerian ESDM Pardamean Tua Harahap, staf biro keuangan sekretariat jenderal kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisno Hadi,dan dua orang staf bagian TU pada kantor pusat PP BMN Setjen Kementerian ESDM, Dahlan Permana Sidi dan Erwin Christian Sinaga. 

Jero Wacik menjadi tersangka lantaran diduga melakukan pemerasan lewat kewenangannya sebagai Menteri ESDM dalam kurun waktu 2011-2012.

Modus yang dilakukan adalah dengan memerintahkan anak buahnya untuk menambah dana operasional menteri (DOM).

Selain mengumpulkan dana dari rekanan proyek di Kementerian ESDM, salah satu cara yang diperintahkan untuk meningkatkan dana operasional menteri tersebut adalah dengan menggelar banyak rapat fiktif.

Atas perbuatannya, Jero disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 421 KUHPidana.

Selain itu,KPK pun mendapati bahwa Jero pernah menyalahi kewenangan saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Politisi Demokrat itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika dia menjabat sebagai Menteri.

Akibat perbuatannya tersebut, diduga negara mengalami kerugian hingga sekitar Rp7 miliar.