Suara.com - Kepolisian Daerah Papua masih khawatir jika jurnalis asing masuk wilayah Papua, akan menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI.
"Kalau jurnalis dan organisasi non pemerintah internasional diberi akses masuk Papua, itu bisa menjadi sebuah ancaman terselubung bagi Indonesia," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Patrige di Jayapura, Papua, Rabu (6/5/2015).
Menurut Patrige mereka bisa saja memberikan informasi yang tidak akurat tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Papua ke dunia.
"Ya, bisa saja mereka mempropaganda dengan menyiarkan berita tidak benar, dan berhubungan dengan kelompok separatis Papua, sehingga akan merugikan Indonesia di dunia Internasional," katanya.
Meski demikian, tambah Patrige, selama jurnalis asing yang diberikan akses masuk Papua mewartakan hal-hal yang obyektif tentang kondisi Papua yang sebenarnya, maka itu memberikan dampak positif.
"Sebenarnya ada juga dampak positifnya kalau jurnalis asing diberi akses ke Papua, asal mereka menyiarkan hal yang positif dan obyektif, terutama tentang pembangunan yang sedang berlangsung, seperti orang Papua tidak lagi terisolir, terbelakang tapi sudah semakin maju. Tapi kalau yang diberitakan melenceng, itu yang berbahaya bagi negara kita," ujarnya.
Dijelaskan Patrige, seperti dua wartawan asing asal Perancis yang tahun lalu masuk ke Papua, mereka hendak meliput kegiatan kelompok separatis sehingga hal seperti itu sangat merugikan Indonesia.
"Seperti itu yang kami takutkan, jurnalis asing bisa saja melancarkan aksi propaganda, tentu ini berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas," katanya.
Meski mengkhawatirkan kehadiran jurnalis asing ke Papua, kepolisian tidak punya kewenangan soal izin akses kepada mereka.
"Itu bukan domain Polisi tapi pemerintah pusat. Ya semua tergantung pemerintah pusat khususnya Kementerian Luar Negeri, mereka yang tentukan apakah mengizinkan jurnalis asing masuk ke Papua atau tidak," katanya. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu