Suara.com - Galih Prasetyo dan Magie Dwi Listiani bingung mencari tambahan uang untuk membawa pulang bayinya, Muhammad Danendra Ibrahim, dari RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Bayi yang lahir pada 31 Maret di rumah sakit yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sampai hari ini, Minggu (10/5/2015), masih berada di sana karena belum diizinkan pulang oleh pengelola rumah sakit.
Warga Jalan Bungur 9, RT 6/12, Nomor 145-S4, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, itu tidak boleh pulang karena belum membayar semua biaya rumah sakit yang mencapai Rp65juta.
Galih dan Magie semakin berat karena biaya rumah sakit setiap hari semakin bertambah karena harus menyewa kamar perawatan Ibrahim. Kedua orangtua itu
Galih bercerita. Ia dan istri mulai bingung ketika biaya rumah sakit sudah mencapai Rp30jutaan dan saat itu, Ibrahim dirawat di bagian Neonatal Intensive Care Unit. Ibrahim perlu dirawat intensif karena lahir dengan proses normal di usia kehamilan tujuh bulan dengan berat 1,39 kilogram dan panjang 48 sentimeter.
"Apa perlu saya jual ginjal untuk biaya ini," kata Galih saat ditemui suara.com di rumah sakit.
Pengelola rumah sakit, kata Galih, memang pernah berjanji memberikan bantuan, yaitu bisa membayar dengan sistem cicilan. Tapi, tawaran itu belum pasti.
"Mereka menawarkan cicilan, dan kita sudah sanggupi itu dengan surat bermaterai dan laporan kepolisian. Tapi belum terealisasi. Katanya belum melihat keseriusan kami," kata Galih.
Dari tunggakan rumah sakit sebesar Rp65 juta, Galih dan istri baru bisa menyetor Rp200 ribu.
Di-cover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Galih dan Magie sudah mencoba upaya untuk meng-cover biaya yang diminta RSUD Pasar Rebo dengan BPJS Kesehatan, kesulitan. Dia mengaku sering disalahkan pengelola rumah sakit karena dinilai terlambat memenuhi dokumen BPJS.
Dikatakan, sejak Magie masuk rumah sakit untuk melahirkan, penanganan BPJS Kesehatan untuk itu tidak bisa dilakukan. Pengelola rumah sakit menolak lantaran dokumen baru masuk setelah sepekan perawatan, sementara aturannya harus 3x24 jam untuk persyaratan pengajuan.
"KTP saya dan Magie di Bekasi. Kami harus mengurus BPJS ini di Bekasi. Dan baru selesai satu minggu lebih. Itu juga karena syaratnya yang sulit," kata Galih.
Galih menceritakan betapa ribetnya mengurus BPJS. Misalnya, harus ada Nomor Induk Kependudukan sementara dari bayi yang akan ditanggung. Padahal, bayinya sendiri baru lahir.
Selain itu, perlu foto bayi, nomor rekening bank, akta kelahiran, dan keterangan dari rumah sakit. Inilah yang membuat dokumen pembuatan BPJS terlambat didaftarkan.
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru