Suara.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum tahu apapun kabar pemanggilan dirinya oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, terkait rekomendasi calon wali kota di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota setempat, Desember 2015.
"Saya belum tahu pemanggilan itu dan justru tidak tahu," ujarnya singkat ketika dikonfirmasi pemanggilan terkait penggaransian namanya untuk kembali diusung PDI Perjuangan di Surabaya, Sabtu (16/52015).
Nama Tri Rismaharini bersama empat calon petahana calon kepala daerah di lima kabupaten/kota di Jawa Timur dipastikan tak perlu mengikuti seleksi calon bupati/wali kota, karena dinilai berhasil selama menjadi pemimpin.
Selain nama Rismaharini untuk Wali Kota Surabaya periode 2015-2020, empat nama calon petahana lainnya yakni Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Bupati Kediri Haryanti Soetrisno, dan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar.
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut enggan berkomentar lebih jauh dan memilih pergi daripada memberi keterangan terhadap wartawan.
"Saya tidak tahu apapun," ucapnya singkat sembari pergi menuju mobil dinasnya, Kijang Innova L-1588-BS.
Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser yang mendampingi Rismaharini juga meminta wartawan untuk tidak bertanya seputar calon wali kota.
"Sudah, jangan tanya itu," katanya sembari meminta untuk tidak mengikuti wali kota hingga ke mobil.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partai menjamin Rismaharini selama dua periode untuk diusung kembali dalam Pilkada Surabaya.
"Ibu Rismaharini termasuk satu di antara lima kepala daerah petahana di Jawa Timur yang sesuai keinginan partai dan dinilai mampu melaksanakan tugas kerakyatannya," tukasnya ketika meninjau tes uji kelayakan calon kepala daerah di Kantor DPD PDIP Jatim di Surabaya, akhir pekan lalu.
Hasto menjelaskan kelima kepala daerah petahana tersebut bahkan diberi kesempatan tidak mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan bersama bakal calon kepala daerah lainnya di Kantor DPD PDIP Jatim, melainkan langsung di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Saya diberi tugas oleh ketua umum menghubungi Bu Risma dan Pak Anas untuk tidak perlu datang ke DPD PDIP sekarang karena nanti langsung ke kantor DPP di Jakarta. Waktu pelaksanaannya belum dipastikan, tapi yang jelas sesegera mungkin," tuturnya.(Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO