Suara.com - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan menngirimkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Surat itu untuk mewaspadai ijazah palsu para calon.
Menristek-dikti Muhammad Nasir menunggu KPU mengajukan kerjasama dengan kementeriannya. Sehingga pihaknya bisa ikut mengawasi langsung kemungkinan ada calon kepala daerah yang merekayasa ijazahnya.
"Nanti kami akan bersurat kepada KPU juga, KPU tolong ijazah para calon itu dicek keabsahannya," kata Nasir saat berbincang dengan suara.com di Kantornya, Jumat (29/5/2015) siang.
Menurut Nasir, pemeriksaan dini ijazah palsu itu untuk menghindari terpilihnya kepala daerah bermental korup. Menurut dia langkah itu juga bagian dari revolusi mental.
"Itu bagian dari revolusi mental. Kalau awalnya nggak jujur pasti dia akan korupsi dan seterusnya," kata mantan Rektor Universitas Diponegoro itu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri
-
Prabowo Bantah Keras! Indonesia Tak Pernah Janji Setor USD 1 Miliar ke Dewan Buatan Trump
-
Jangan Sampai Kehabisan! Masih Ada 587 Ribu Kursi Kosong KA untuk Arus Balik Lebaran 2026
-
Lebaran 2026 Jakarta Diterjang Banjir: 46 RT di Jaktim Terendam, 696 Warga Mengungsi