Suara.com - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wuryanto menjelaskan, anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan awalnya ingin melerai keributan yang terjadi antara anggota TNI Angkatan Udara dengan masyarakat, di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Minggu (31/5/2015) dini hari.
"Ributnya sama masyarakat. Anggota Kopassus mencoba melerai. Saat itu mengenakan pakaian preman. (Anggota) TNI AU-nya malah marah. Akhirnya terjadi ribut," kata Wuryanto, di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, keributan sempat reda, namun begitu masuk tempat hiburan, mereka kembali baku hantam hingga ada yang terluka.
"Mereka sama-sama tak tahu (kalau anggota TNI)," ujarnya.
Wuryanto belum bisa memastikan berapa anggota Kopassus yang terlibat dalam perkelahian itu, kemungkinan tak sampai 25 anggota.
"Kita belum bisa memastikan, tapi sudah ada beberapa yang diserahkan ke Polisi Militer," katanya.
Wuryanto memastikan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo tak akan melindungi anggotanya yang bersalah. Apapun keputusan pengadilan militer, pihaknya akan menaati.
"Hasil penyelidikan POM akan diserahkan ke pengadilan dan akan dijerat dengan KUHP militer. Sanksinya bisa kurungan penjara hingga pemecatan," katanya.
Sementara itu, Danjen Kopassus Mayor Jenderal Doni Monardo akan memberi santunan bagi keluarga korban sebesar Rp100 juta. Doni juga memastikan Kopassus akan menanggung seluruh biaya pengobatan anggota TNI AU lain yang masih dirawat di rumah sakit Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota TNI AU dan keluarganya.
Sebelumnya dilaporkan, pada Minggu (31/5) dini hari, terjadi pertengkaran antara anggota TNI AU dari Bintara Sarban Dinas Logistik Mabes AU, dengan anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan, Kartosuro, Jawa Tengah.
Akibat pertengkaran itu, seorang anggota TNI AU bernama Zulkifli, 39, berpangkatnya Serma, anggota Bintara Sarban Dinas Logistik Mabes AU, meninggal pada Senin, 1 Juni, pukul 21.30. Zulkifli sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSP AU) Hardjolukito, Yogyakarta.
Satu rekannya, Pelda Teguh Prasetyo, anggota Skatek 042 Madiun, yang dirawat di rumah sakit yang sama, masih belum sadarkan diri. Sedangkan, dua anggota TNI AU lain yang juga menjadi korban, masih melakukan rawat jalan di Solo, Jawa Tengah. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Bantah Kesejahteraan Jadi Pemicu, TNI AD Duga Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan Karena Ini
-
Penculikan Kepala Bank BUMN: Dua Anggota Kopassus Jadi Tersangka, Ini Kronologinya!
-
Motif Pembunuhan Bankir Terungkap: Ingin Kuras Rekening Tidur, Libatkan 2 Oknum Kopassus
-
Peran 2 Anggota Kopassus di Kasus Pembunuhan Kacab Bank: Atur Penculikan hingga Buang Jasad
-
Terungkap! Ini Identitas Dua Prajurit Elite Kopassus yang Terlibat Penculikan Kacab Bank BUMN
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO