Suara.com - Korea Utara menyatakan mengalami musim kemarau terburuk dalam satu abad belakangan, yang berpeluang menyebabkan kelangkaan pangan.
Kemarau tersebut juga diperkirakan memperparah keadaan anak-anak di negara tersebut, yang -menurut perhitungan PBB- hampir sepertiganya mengalami hambatan pertumbuhan karena kekurangan gizi.
Korea Utara mengalami musim paceklik parah pada 1990-an dan bergantung pada bantuan donor internasional. Namun, bantuan tersebut terus turun dalam beberapa tahun belakangan karena kebijakan pembatasan terhadap pekerja kemanusiaan oleh pemerintah setempat.
Pada Selasa malam, kantor berita KCNA melaporkan bahwa kawasan persawahan di beberapa daerah, termasuk provinsi lumbung pangan Hwanghae dan Pyongan, mengalami kekeringan karena kekurangan hujan.
"Kemarau terburuk dalam 100 tahun terus berlangsung di Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), sehingga menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian," kata KCNA.
Hasil pertanian di Korea Utara secara berkala menurun karena kekeringan dan banjir pada musim panas, meski pemerintah telah berupaya untuk memodernisasi metode yang digunakan petani.
Thomas Lehman, Duta Besar Denmark untuk dua negara Korea, bulan lalu mengatakan bahwa dia "menyaksikan dengan jelas" sejumlah upaya untuk mengatasi kekeringan di lahan pertanian.
"Kurangnya air telah menyebabkan banyak kerusakan terhadap tanaman musim semi, dan penanaman padi sangat sulit tanpa pengairan yang cukup," kata Lehman yang mengaku telah melaporkan kekeringan di Korea Utara kepada PBB.
Korea Utara mendesak warga membantu petani. Pemerintah juga mengerahkan mobil pemompa dan pipa yang panjang untuk menyedot air ke lahan pertanian.
Sebelumnya pada bulan lalu, koordinator warga dari PBB, Ghulan Isaczai, sempat mengingatkan akan datangnya krisis kemarau rendahnya curah hujan.
Pada saat itu, dia berpendapat bahwa krisis pangan tahun ini tidak akan lebih buruk dibanding kejadian sebelumnya, mengingat masyarakat setempat sudah belajar untuk memiliki cadangan.
Pada April lalu, PBB meminta bantuan kemanusiaan internasional sebesar 111 juta dolar AS untuk Korea Utara. Hingga kini dana tersebut masih belum terkumpul.
Pada tahun 2014 lalu, PBB hanya berhasil mengumpulkan bantuan senilai 50 juta dolar AS untuk Korea Utara, jauh lebih kecil dibanding satu dekade sebelumnya yang mencapai 300 juta dolar AS.
Selain menyebabkan krisis pangan, kurangnya curah hujan juga berpotensi mengakibatkan kelangkaan listrik mengingat negara tersebut sangat bergantung pada pasokan pembangkit tenaga air. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?