Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap agar kaum perempuan dapat mengisi kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho menilai perempuan memiliki kapasitas dalam hal pengawasan korupsi.
"Kita dorong, karena kita menganggap perempuan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Perempuan memiliki peran penting untuk pengawasan, di samping tentunya selama ini banyak menjadi korban korupsi juga," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho, di kantornya Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2015).
Dikatakan Emerson, kaum perempuan, saat ini, amat berpeluang bertarung dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Apalagi, telah ada 11 perempuan yang telah mendaftar sebagai calom pimpinan KPK.
Dan kemungkinan, jumlah pendaftar dari kalangan perempuan akan terus bertambah sampai batas akhir pendaftaran pada Rabu (24/6/2015) mendatang.
"Ini yang kita dorong saat diskusi dengan Pansel KPK, sampai saat ini baru sebelas, dan saya yakin akan bertambah, jadi besar kemungkinan latar belakang perempuan mengisi posisi pimpinan KPK," kata Eson.
Menurut data terakhir dari Pansel KPK sejak Sabtu (20/6/2015) kemarin, sudah ada sekitar 182 nama yang terdaftar sebagai Capim KPK. Sebanyak 11 di antaranya adalah perempuan. Dari data tersebut latar belakang profesi yang paling banyak berasal dari advokat, disusul PNS atau pensiuan, pegawai swasta, dan akademisi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO