Suara.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasdem Johnny G. Plate menyatakan fraksinya tetap menolak usulan program pembangunan daerah pemilihan sehingga ia mengajak seluruh anggotanya yang menghadiri rapat paripurna untuk walkout.
"Nasdem tetap menolak dana aspirasi, karena melanggar konstitusi, melanggar asas pemerataan. Maka saya meminta seluruh Fraksi Nasdem untuk walkout dari rapat paripurna ini, dengan mengucap bye-bye," ujar Johnny di rapat paripurna DPR, Rabu (1/7/2015).
Saat ditemui wartawan di luar ruang sidang, ia mengatakan jika dana aspirasi merupakan tata kelola uang negara yang menyimpang.
"Nasdem tetap menolak, ini nih uang rakyat. Dana aspirasi itu adalah tata kelola uang negara yang salah, menyimpang itu," katanya.
Ia juga mengatakan dengan penolakan dari Fraksi Nasdem berarti suara DPR tidak bulat dalam menyetujui dana aspirasi.
"Suara DPR tidak bulat dalam usulan dana aspirasi, tadi sebelum saya keluar, saya melihat PDIP juga tidak memberi sikap atas dana aspirasi ini," ujarnya.
Johnny menegaskan sekali lagi bila dana aspirasi merupakan penyelewengan uang rakyat.
"Ini nggak bisa, uang rakyat yang sebanyak itu akan digunakan secara menyeleweng dan tidak bertanggungjawab," katanya.
Johnny mengatakan program tersebut tidak sesuai dengan prinsip dekonsentrasi dan desentralisasi, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Program ini juga dinilai tidak mengindahkan asas pemerataan.
"Kami tidak akan bertanggungjawab atas potensi penyimpangan uang negara. Betanggungjawablah dalam menggunakan keuangan negara," kata Johnny.
Dia mengatakan APBN 2016 tidak dapat memenuhi postur anggaran untuk dana aspirasi karena kebutuhan negara tahun ini cukup banyak.
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR dan dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah, Selasa (24/6/2015), hanya tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan tentang tata cara pengusulan program pembangunan dapil. Ketiga fraksi adalah Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi PDI Perjuangan. Usulan program tersebut meliputi penganggaran dana untuk pembangunan dapil atau yang disebut dana aspirasi Rp20 miliar per anggota dewan. Jika dikalikan 560 anggota DPR yang ada, estimasi total dana aspirasi mencapai Rp11,2 triliun.
Tag
Berita Terkait
-
Mimpi Jadi Nyata! UU Polri Baru Buka Pintu bagi Disabilitas Masuk Polisi
-
Singgung Lagu Mas Bahlil Ganteng, Mufti PDIP Kritik Kenaikan BBM: Kapan Pemerintah Memahami Rakyat?
-
Kenaikan BBM Tuai Kritik, DPR Mengaku Tak Pernah Diajak Berdiskusi oleh Pemerintah
-
DPR: Jangan Terus Salahkan The Fed dan Perang Teluk Saat Rupiah Tertekan
-
Menkes Budi Buru-buru Tinggalkan Rapat DPR Usai Pimpinan Dapat WA, Sampai Diminta Hindari Wartawan
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
Terkini
-
Amnesty Bongkar Dugaan Operasi Sistematis Israel Hapus Jejak Palestina di Tepi Barat
-
Cegah Perjudian! Kapolri Aktifkan Satgas Antimafia Bola Jelang Piala Dunia 2026
-
Hapus Jejak Palestina! Amnesty Ungkap Pembersihan Etnis Terstruktur oleh Militer Israel
-
Mahasiswa UI, IPB, hingga Pancasila Bersatu di Depok, Susun Tuntutan untuk Pemerintah
-
Tangkis Isu Anti-Asing, Prabowo: Investor Antre Masuk, Hanya yang 'Liar' Tak Suka Aturan!
-
Mimpi Jadi Nyata! UU Polri Baru Buka Pintu bagi Disabilitas Masuk Polisi
-
Lawan Krisis Iklim, Pemuda Lereng Merapi Boyolali Sulap Peternakan Domba Jadi Nol Limbah
-
Bocah 6 Tahun Diduga Dibully hingga Kesetrum Tiang Listrik di Taman Kramat Pulo
-
Jangan Cuma Naikkan Harga! Publik Tagih Transparansi Komponen Pembentuk Harga Pertamax
-
MBG Watch 'Segel' Kantor Badan Gizi Nasional, Tuntut Moratorium dan Audit Total