Suara.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasdem Johnny G. Plate menyatakan fraksinya tetap menolak usulan program pembangunan daerah pemilihan sehingga ia mengajak seluruh anggotanya yang menghadiri rapat paripurna untuk walkout.
"Nasdem tetap menolak dana aspirasi, karena melanggar konstitusi, melanggar asas pemerataan. Maka saya meminta seluruh Fraksi Nasdem untuk walkout dari rapat paripurna ini, dengan mengucap bye-bye," ujar Johnny di rapat paripurna DPR, Rabu (1/7/2015).
Saat ditemui wartawan di luar ruang sidang, ia mengatakan jika dana aspirasi merupakan tata kelola uang negara yang menyimpang.
"Nasdem tetap menolak, ini nih uang rakyat. Dana aspirasi itu adalah tata kelola uang negara yang salah, menyimpang itu," katanya.
Ia juga mengatakan dengan penolakan dari Fraksi Nasdem berarti suara DPR tidak bulat dalam menyetujui dana aspirasi.
"Suara DPR tidak bulat dalam usulan dana aspirasi, tadi sebelum saya keluar, saya melihat PDIP juga tidak memberi sikap atas dana aspirasi ini," ujarnya.
Johnny menegaskan sekali lagi bila dana aspirasi merupakan penyelewengan uang rakyat.
"Ini nggak bisa, uang rakyat yang sebanyak itu akan digunakan secara menyeleweng dan tidak bertanggungjawab," katanya.
Johnny mengatakan program tersebut tidak sesuai dengan prinsip dekonsentrasi dan desentralisasi, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Program ini juga dinilai tidak mengindahkan asas pemerataan.
"Kami tidak akan bertanggungjawab atas potensi penyimpangan uang negara. Betanggungjawablah dalam menggunakan keuangan negara," kata Johnny.
Dia mengatakan APBN 2016 tidak dapat memenuhi postur anggaran untuk dana aspirasi karena kebutuhan negara tahun ini cukup banyak.
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR dan dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah, Selasa (24/6/2015), hanya tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan tentang tata cara pengusulan program pembangunan dapil. Ketiga fraksi adalah Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi PDI Perjuangan. Usulan program tersebut meliputi penganggaran dana untuk pembangunan dapil atau yang disebut dana aspirasi Rp20 miliar per anggota dewan. Jika dikalikan 560 anggota DPR yang ada, estimasi total dana aspirasi mencapai Rp11,2 triliun.
Tag
Berita Terkait
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
Sebut Istana Alergi Pengamat, Prof. Henri Subiakto Singgung Bahaya Budaya ABS di Lingkaran Prabowo
-
DPR: Napi Korupsi Ngopi di Kafe, 'Mustahil Tanpa Kerja Sama Petugas!'
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat