Pemerintah Bingung Bikin Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat tengah mencari terobosan untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota dengan cara membangun moda transportasi massal.

Hari ini, Kamis (2/7/2015), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rapat dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno di kantor Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka membahas transportasi massal light rail transit dan pengembangan kereta cepat atau high speed railway rute Jakarta-Bandung.

"Yang kereta api cepat dia (pemerintah pusat) mau pasang semua di Halim, tapi di Halim saya kira anda nggak gampang menggusur 1.200 kepala keluarga, itu nggak gampang," kata Ahok.

Solusi Ahok atas masalah lahan di Halim, Ahok menyarankan kepada pemerintah pusat agar stasiun high speed railway rute Jakarta-Bandung dibangun di Manggarai, Jakarta Selatan.

"Kalau kereta api cepat itu dia (pemerintah pusat) suruh kita bebasin (kawasan) Halim (dari pemukiman), siapa yang bisa nyodok 1.200 orang, kalau nggak ada rusun dulu. Tapi kita tawarkan Manggarai, tapi di Manggarai itu kereta cepat yang mau investasi cepat ini dari kereta api Tiongkok yang (relnya) lebar, kalau Jepang kan Manggarai sempit (kawasannya), yang cocok mesti Jepang. Saya bilang terserahlah silakan putusin," kata Ahok.

"Kalau saya pribadi lebih pilih yang sempit, udah nanggung. Tapi bukan masalah Jepang-Tiongkok-nya, toh sama-sama kereta api," Ahok menambahkan.

Mantan Bupati Belitung Timur berpatokan kereta api jenis besar sudah tidak bisa diterapkan di Pulau Jawa karena wilayahnya sudah padat penduduk.

"Kalau di Kalimantan, Sulawesi bikin kereta api baru silakan, kita di Jawa sudah semua sempit, tanya saja sama Menhub deh kalau Jawa sudah sempit. Kalau menurut saya (kereta atau rel) LRT yang sempit, (belok-beloknya) lebih gampang buat belok-belok, kan antara gedung-gedung yang sempit bisa kecepatan 150 kilometer per jam maksimum, bisa 60-80 (kilometer) udah bagus, beda harga 20 persen lebih, buat apa maksa," kata Ahok.