Tegas! Ketua Banggar DPR Sebut Danantara yang Wajib Bayar Utang Whoosh

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan duduk perkara polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau "Whoosh".

Said menegaskan bahwa secara prinsip, BPI Danantara seharusnya bertanggung jawab atas seluruh kewajiban proyek tersebut, namun DPR menantikan kebijakan lanjutan dari Presiden terkait potensi beban APBN.

Ia memulai penjelasannya dengan menyoroti perubahan status proyek Whoosh.

"Duduk soalnya kan begini ya. Whoosh ini awalnya business to business," ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

"Setelah itu diambil alih oleh pemerintah, government. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60%, 40% China. Kemudian berbagi renteng tentu dari sisi modal dan risiko utangnya. Maka APBN yang menanggung," sambungnya.

Namun, Said kemudian menjelaskan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai pelaksana proyek kini berada di bawah Danantara melalui klaster BUMN Danareksa-PPA.

"Namun ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi di bendahara umum negara, tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri di bawah Danantara. Dan dividennya masuknya ke Danantara," paparnya.

Menanggapi pertanyaan apakah APBN akan sanggup membiayai utang Whoosh di tengah berbagai program yang diusung, Said menyatakan bahwa fiskal Indonesia masih dalam kondisi baik, meskipun dengan catatan.

"Ini bukan soal sanggup, tidak sanggup. Karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian, ya cadangan saja," jelasnya.

Baca Juga: Soal Polemik Whoosh, Puan: Jangan Terjadi Kerugian Negara Berlarut-larut

Ia menambahkan bahwa meskipun ada cadangan anggaran, prioritas penggunaannya harus tetap pada sektor riil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Cadangan anggarannya ada. DBA pun ada. Tapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor real. Agar prioritasnya tetap terus meningkat," pungkasnya.