Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan proyek pembangunan jalan layang yang melintasi kawasan Semanggi tidak akan menghilangkan sejarah jembatan Semanggi.
"Kalau kita bikinnya langsung, kan boleh itu, jadi nanti ga mengubah estetika dari Semanggi, malah lebih keren. Semanggi kan kaya ada empat kuping nih, nanti dia ada kaya lingkarannya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Seperti diketahui, kawasan jembatan Semanggi menjadi ciri khas Ibu Kota Jakarta. Jembatan ini menjadi semacam poros lalu lintas Ibu Kota sekaligus sebagai simbol kemakmuran perekonomian. Lokasi jembatan terkenal ini berada di kawasan Karet, Semanggi, Setia Budi. Pembangunannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Proses pembangunan jembatan ketika tidaklah mudah. Presiden Sukarno tidak begitu saja mendapat restu dari rakyat. Sebab, pada waktu itu orang sudah mulai berpikir kritis terhadap ide-ide pembangunan infrastruktur.
Ahok mengatakan pembangunan jalan layang baru yang rencananya dimulai tahun 2016 bertujuan untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas.
Kawasan Semanggi merupakan kawasan tempat pertemuan arus kendaraan dari berbagai penjuru. Misalnya, kendaraan dari arah Grogol menuju Kebayoran Baru akan melewati Semanggi.
"Pasti lurus dulu kan muter di bawah (kalau yang dari arah Grogol-Kebayoran Baru). Terus waktu muter ini juga ada arus yang banyak mau ke Kebayoran Baru dari arah Bundaran HI. Kalau ini kenceng dan mobil turun gimana? Nggak bisa turun kan dan macetnya sampai Grogol atau season city. Jadi orang datang ke Jakarta macet sepanjang tol gara-gara macet orang keluar-masuk itu," kata Ahok.
Ahok mengatakan pengerjaan jalan layang nanti akan diserahkan kepada perusahaan swasta atau pengembang yang ada di Jakarta.
Ahok yakin proyek yang dikerjakan swasta akan lebih murah dibandingkan kalau dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Mungkin kita bisa suruh kewajiban mereka yang bangun, kalau kita bangun mungkin bisa habis Rp500 miliar, dan jangan-jangan kalau mereka (swasta) cuma habiskan Rp350 miliar. Kalau sudah deal mungkin tahun depan bisa dibangun, macet-macet sekalian deh," kata Ahok.
Perusahaan swasta yang terlibat nanti akan mendapat kompensasi bisa membangun bangunan melebihi ambang batas atau koefisiensi luas bangunan hingga 14. Artinya, pengembang bisa membangun gedung hingga 14 kali luas lahan yang ada.
Sebagai gantinya, Ahok akan meminta mereka membiayai infrastruktur yang ada di Jakarta, termasuk rencana pembangunan di kawasan Bundaran Semanggi. Salah satu pengembang yang saat ini sudah berminat ikut mengerjakan proyek dua jalan layang baru ialah Agung Sedayu Grup.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan, RAM 6 GB Performa Jempolan
- 5 Sepatu Skechers Paling Nyaman untuk Jalan Kaki, Cocok Dipakai Lansia
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
Terkini
-
7 Fakta Adu Jotos Guru vs Siswa di Jambi: Dari Kata 'Miskin' Sampai Ancam Pakai Celurit
-
Menteri PU Ungkap Kebutuhan Anggaran Perbaikan Infrastruktur Sumatra Capai Rp74 Triliun
-
Jejak Politisi dan Oligarki di Balik Banjir Sumatra, JATAM Bongkar Nama-nama Besar
-
Jakarta Tambah 40 e-TLE Handheld Presisi, Polisi Perluas Penindakan Digital di Jalan Raya
-
Walhi Ungkap Parahnya Bencana Ekologis Aceh Tamiang, Negara Baru Hadir Sepekan Kemudian
-
DPR Sesalkan Insiden Guru-Murid Saling Serang di Jambi: Sekolah Bukan Arena Tinju!
-
Pemerintah Cuma Mikir Cuan, JATAM: Sumatra Akan Tetap Diterpa Bencana Meski Tak Ada Hujan Ekstrem
-
Tak Ada Kata Maaf, Kasus Ijazah Palsu Jokowi yang Menjerat Eggi Sudjana Resmi Dihentikan Polisi
-
Iran Bergejolak, DPR Peringatkan 'Aktor Asing' dan Desak Pemerintah Siapkan Evakuasi WNI
-
Legislator PKS Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan dan Junjung Tinggi HAM