Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan proyek pembangunan jalan layang yang melintasi kawasan Semanggi tidak akan menghilangkan sejarah jembatan Semanggi.
"Kalau kita bikinnya langsung, kan boleh itu, jadi nanti ga mengubah estetika dari Semanggi, malah lebih keren. Semanggi kan kaya ada empat kuping nih, nanti dia ada kaya lingkarannya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Seperti diketahui, kawasan jembatan Semanggi menjadi ciri khas Ibu Kota Jakarta. Jembatan ini menjadi semacam poros lalu lintas Ibu Kota sekaligus sebagai simbol kemakmuran perekonomian. Lokasi jembatan terkenal ini berada di kawasan Karet, Semanggi, Setia Budi. Pembangunannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Proses pembangunan jembatan ketika tidaklah mudah. Presiden Sukarno tidak begitu saja mendapat restu dari rakyat. Sebab, pada waktu itu orang sudah mulai berpikir kritis terhadap ide-ide pembangunan infrastruktur.
Ahok mengatakan pembangunan jalan layang baru yang rencananya dimulai tahun 2016 bertujuan untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas.
Kawasan Semanggi merupakan kawasan tempat pertemuan arus kendaraan dari berbagai penjuru. Misalnya, kendaraan dari arah Grogol menuju Kebayoran Baru akan melewati Semanggi.
"Pasti lurus dulu kan muter di bawah (kalau yang dari arah Grogol-Kebayoran Baru). Terus waktu muter ini juga ada arus yang banyak mau ke Kebayoran Baru dari arah Bundaran HI. Kalau ini kenceng dan mobil turun gimana? Nggak bisa turun kan dan macetnya sampai Grogol atau season city. Jadi orang datang ke Jakarta macet sepanjang tol gara-gara macet orang keluar-masuk itu," kata Ahok.
Ahok mengatakan pengerjaan jalan layang nanti akan diserahkan kepada perusahaan swasta atau pengembang yang ada di Jakarta.
Ahok yakin proyek yang dikerjakan swasta akan lebih murah dibandingkan kalau dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Mungkin kita bisa suruh kewajiban mereka yang bangun, kalau kita bangun mungkin bisa habis Rp500 miliar, dan jangan-jangan kalau mereka (swasta) cuma habiskan Rp350 miliar. Kalau sudah deal mungkin tahun depan bisa dibangun, macet-macet sekalian deh," kata Ahok.
Perusahaan swasta yang terlibat nanti akan mendapat kompensasi bisa membangun bangunan melebihi ambang batas atau koefisiensi luas bangunan hingga 14. Artinya, pengembang bisa membangun gedung hingga 14 kali luas lahan yang ada.
Sebagai gantinya, Ahok akan meminta mereka membiayai infrastruktur yang ada di Jakarta, termasuk rencana pembangunan di kawasan Bundaran Semanggi. Salah satu pengembang yang saat ini sudah berminat ikut mengerjakan proyek dua jalan layang baru ialah Agung Sedayu Grup.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Besok Pagi, Transjakarta Blok M-Kota Tak Lewat Sudirman-Thamrin
-
6 Tanaman yang Bisa Mengusir Ular, Wajib Punya Salah Satunya di Rumah
-
Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Sabtu Pagi, DPR dan Pemerintah Gelar Pertemuan Bahas Evaluasi Perkembangan Ekonomi
-
Napas Jakarta Makin Berat, Pramono Serukan Tinggalkan Kendaraan Pribadi
-
Rekomendasi Akhir Pekan di Jakarta: Dari Indofest hingga Pameran Keris Nasional
-
KPK Pindahkan Penahanan Bupati Nonaktif Pati Sudewo ke Rutan Semarang
-
Berjalan Sesuai Rencana, Pembangunan Fisik Sekolah Rakyat Permanen di Jambi Capai 70%
-
Kawal Sekolah Rakyat: Ombudsman Beri Masukan Tata Kelola, Sarpras hingga SDM