Pemerintah Didesak Prioritaskan Evakuasi WNI di Timur Tengah Ketimbang Ambisi Jadi Penengah

Suara.com - Pemerintah Indonesia didesak untuk segera mengalihkan fokus dari ambisi menjadi mediator konflik Iran-Israel dan AS. Seharusnya langkah nyata yang harus diutamakan adalah penyelamatan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak di negara berkonflik.

Guru Besar UGM Bidang Geopolitik Timur Tengah, Siti Mutiah Setiawati, menilai posisi Indonesia saat ini sangat sulit untuk diterima sebagai penengah yang netral.

Hal itu tidak terlepas dari syarat utama seorang mediator yang netralitas diakui kedua belah pihak. Sementara sekarang posisi diplomatik Indonesia dianggap sudah terlalu condong pada blok Amerika Serikat dan Israel usai bergabung dengan Board of Peace (BoP).

"Kita sudah nge-pro pada yang satu, enggak mungkin Iran itu menerima kita," kata Siti, di acara Pojok Bulaksumur UGM, Kamis (5/3/2026).

Ambisi menjadi mediator kian sulit mengingat posisi geopolitik Indonesia yang masih berada di lingkaran luar pusat kekuatan dunia.

Menurutnya, negara-negara besar seperti Jerman dan organisasi sekuat Uni Eropa pun telah gagal dalam upaya menengahi kesepakatan nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Apalagi ketika Amerika Serikat secara sepihak keluar dari kesepakatan tersebut.

"Kita itu negara dunia ketiga, itu yang harus kita sadari. Tidak mungkin (jadi mediator) ya karena kita sudah berpihak," ucapnya.

Ketimbang membuang energi pada diplomasi yang sulit membuahkan hasil, Siti menekankan pentingnya rencana jangka pendek (immediate plan) untuk mengevakuasi warga negara di daerah berkonflik.

"Loh kenapa pemerintah malah idenya untuk menengahi, yang itu sudah sulit, ini lho (WNI) diselamatkan dulu," tandasnya.

Baca Juga: Ratusan Warga Padati Kediaman Dubes Iran, Gelar Doa Bersama dan Petisi atas Wafatnya Ali Khamenei

Ia menyoroti kekhawatiran beberapa rekan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mulai menyuarakan kegelisahan mereka di media sosial. Seiring dengan meningkatnya pula ancaman serangan di wilayah Teluk.

"Saya diskusi dengan Kemenlu, kenapa Kemenlu tidak mencanangkan bahwa immediate (plan) itu harus menyelamatkan mengevakuasi penduduk Indonesia ke sana," tegasnya.

Diungkapkan Siti, data menunjukkan bahwa konsentrasi PMI terbesar berada di wilayah Teluk, dengan jumlah mencapai jutaan orang. Baik kategori unskilled maupun skilled worker yang bekerja di sektor strategis seperti perusahaan minyak.

Situasi kini semakin genting usai maskapai-maskapai besar di wilayah tersebut mulai menghentikan operasional akibat ancaman serangan udara.

Lumpuhnya konektivitas udara ini menjadi ancaman serius bagi keselamatan WNI yang hendak keluar dari zona merah. Siti menyayangkan jika pemerintah masih berkutat pada ide mediasi.

"Itu yang harus lebih kita perhatikan kalau menurut saya. Wilayah teluk itu sangat kaya dan konsentrasi PMI itu di wilayah teluk. Jadi sekarang terhenti semua, tertahan di bandara itu yang memprihatinkan," pungkasnya.