Suara.com - Pemerintah Prancis mengirimkan duta besar khusus berkeliling negara-negara Asia menjelang pertemuan perubahan iklim dunia Conference of the Parties 21 (COP21) yang bakal digelar di Paris, Prancis, pada Desember 2015 nanti.
Duta Besar Prancis untuk Perubahan Iklim, Philippe Zeller, saat ditemui suara.com dalam dua kesempatan berbeda mengakui, Prancis tak menginginkan perundingan dalam pertemuan COP21 maksimal.
“Kami tak ingin gagal seperti pertemuan di Copenhagen (Denmark),” ujar Zeller di Bangkok, Thailand, Kamis malam (6/7/2015).
Dari sejumlah pertemuannya dengan pejabat, kata Zeller, negara-negara ASEAN yang memiliki peran penting dalam perubahan iklim, justru adalah paling rentan.
Dia menyebut kalau negara-negara ASEAN kemungkinan akan berebut ranking atas siapa yang dianggap paling terkena dampak.
“Negara ASEAN saat ini dipimpin oleh Filiphina, tapi saya takut akan ada ranking atas apa yang dianggap rawan dari 10 negara di Asia Tenggara,” tambah Zeller lagi.
Zeller mengungkapkan, analisis berbeda justru datang dari utusan Prancis lainnya yang berkeliling negara-negara dunia lain, seperti Afrika dan Amerika.
Kendati demikian menurut Zeller, negara kawasan ASEAN justru paling peduli soal perubahan iklim. Dia merujuk pada dua negara kecil di ASEAN yang sekarang mulai peduli pada upaya mitigasi.
“Negara kecil seperti Brunei dan Singapura kini sudah bicara soal mitigasi dari sektor energi. Intinya beberapa negara sadar ada emisi yang tinggi dari negara ‘kami’,” katanya.
Zeller juga mengatakan saat ini ada empat pilar yang bakal menjadi peranan penting dalam kesuksesan COP21 dan salah satu terpenting adalah hasil kepakatan yang mengikat soal pembiayaan pengurangan emisi terkait perubahah iklim.
Hal lainnya, kata Zeller, merujuk pada upaya ambius Prancis untuk membentuk aliansi, yang disebut sebagai ‘Aliansi Paris’, untuk mendorong kesepakatan di pertemuan COP21.
Berita Terkait
-
Bahlil Sedang Urus Tata Administrasi, Tambang Emas Martabe Mau di Nasionalisasi?
-
Moody's Tebar Peringatan Dini buat Prabowo: Kebijakan Ugal-ugalan!
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Ekonom PEPS: Kriminalisasi Sengketa Bisnis Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
-
LIVE: Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruh Bagi Iklim Usaha I Round Table Discussion
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian