Dihalangi DPRD, Pemprov DKI Tetap Eksekusi Lahan di Rawasari

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak gentar atas upaya perlawanan yang dilakukan salah seorang anggota DPRD DKI terkait upaya penertiban lahan di Jalan Rawasari Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2015) pagi. Diketahui anggota dewan yang juga membawa sekelompok ormas itu telah berupaya menghalang-halangi penertiban lahan yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Ahok sapaan akrab Gubernur Basuki menegaskan dirinya telah menyerahkan kepada Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saya sudah disposisi ke walikota, tetap dieksekusi. Karena ada surat pernyataan bukan aset dia kok," kata  Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Mantan Walikota Belitung Timur itu menilai, tindakan yang dilakukan anggota dewan itu sebagai kontraproduktif. Pasalnya, menurutnya belakangan ini anggota DPRD DKI kerap mengkritik Pemprov DKI
mengenai kepengurusan sejumlah aset. Tetapi, saat pihaknya ingin mengembalikan aset, malah anggota Dewan menghalangi.

"Maksud saya, anggota Dewan lucu dong. Kita membuat Perda bersama loh. Kemarin kritik saya di BPK bahwa aset kita lemah dan banyak didudukin orang. Sekarang kita mau ambil balik nih. Ya gimana ya, udah nasib saya mungkin ribut melulu," kata Ahok.

Untuk diketahui, jika salah seorang anggota DPRD DKI dari Komisi E, Elisabeth CH Mailoa, memimpin sejumlah massa dari sebuah ormas untuk menghalangi penertiban kios dan bangunan liar yang berada di Jalan Rawasari Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, pagi tadi.