Suara.com - Paman sekaligus pengacara M Yagary Bhastara Guntur, alias Gerry, menyatakan kalau pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis adalah aktor utama dibalik kasus penyuapan terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara.
Hal itu diungkapkan Haeruddin Masaro berdasarkan pengakuan Gerry kepadanya. Sedangkan dugaan bukti lain yang menunjang, adalah ditetapkannya Kaligus menjadi tersangka oleh KPK.
"Kalau faktanya KPK sudah menyatakan dia sebagai tersangka, tidak mungkin dia ditetapkan sebagai tersangka, kalau tidak ada bukti yang cukup," kata Haeruddin di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat malam (24/7/2015).
Menurut Haeruddin, keponakannya sudah tidak punya kepentingan lagi dalam kasus tersebut, apalagi kasusnya sudah ditangani dan dinyatakan sudah selesai.
Karena itu pula, dia menolak bahwa Gerry memiliki peran besar dalam menyuap Ketua PTUN Medan. Apalagi kalau dikatakan uang sebesar 15 ribu Dolar Amerika dan 5 ribu Dolar Singapura berasal dari saku Gerry sendiri.
"Tidak ada sama sekali, yang berurusan dengan ini kan kantor OCK and associate. Gerry ini kan bawahan,
masa Gerry yang menyuap sana dari uangnya sendiri, kira-kira apa keuntungannya? Case itu kan sudah selesai. Saat dia OTT itu kan tanggal 9 Juli, perkara sudah selesai putusan kan tanggal 7 Juli (2015). Terus apa kepentingan dia di case ini?" jelas lelaki yang pernah mencalonkan sebagai pimpinan KPK ini.
Dia pun menuding kalau yang berperan dominan dalam perkara tersebut adalah istri Gubernur Sumatera Utara, Evy Susanti. Pasalnya dalam mengurus perkara tersebut, salah satu bekas anak buah O.C Kaligis tersebut selalu berinisiatif untuk menghubungi Gerry dan Kaligis.
"Dia dominan tapi bukan dominan dalam memberi suap dia cuma dominan dalam perkara ini, artinya dia yg kontak ke Gerry dan dan OCK," tutupnya.
Seperti diberitakan, dalam operasi tangkap tangan di Kantor PTUN Medan, KPK berhasil mengamankan lima orang, tiga hakim, satu panitera dan seorang pengacara, yang diduga sedang bertransaksi suap terkait penanganan perkara.
Dalam OTT yang berhasil menyita sejumlah mata uang asing tersebut, KPK langsung menetapkan kelimanya jadi tersangka dan ditahan.
Tidak berhenti disitu, KPK terus menelusurinya serta mengembangkan objek penyidikan dan mentapkan Kaligis sebagai tersangka.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK