Suara.com - Pengacara tersangka Dahlan Iskan dalam kasus Gardu Induk Listrik PLN di Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, menilai jawaban Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas permohonannya tidak relevan.
"Dan saya sudah menemukan kesimpulan bahwa sebagian besar jawaban jaksa itu tidak relevan dalam menanggapi permohonan kami, lebih masuk kepada pokok perkara, ini belum masuk pada pokok perkara," kata Yusril usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2015).
Yusril mengatakan hal yang diajukan dalam praperadilan bukan terkait perkara pidana atau pokok persoalan, melainkan apakah proses penetapan tersangka terhadap seseorang sah atau tidak.
Menurut Yusril penetapan tersangka terhadap Dahlan melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta melangkahi ketetapan Mahkamah Konstitusi yang tertuang di Pasal 184. Dalam pasal ini disebutkan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup. Artinya, kata Yusril, hal tersebut baru bisa terjadi setelah melalui proses penyelidikan, bukan pada proses penyidikan.
"Ini baru melihat apakah penetapan status tersangka itu memenuhi syarat atau tidak. Tapi pada pokoknya, kami menyatakan bahwa terdapat sejumlah alasan untuk membatalkan penetapan tersangka terhadap Pak Dahlan Iskan oleh kejati, dalam hal ini adalah asisten tindak pidana khusus selaku penyidik karena bertentangan dengan KUHP," kata Yusril.
Selain itu, menurut Yusril, terdapat perbedaan antara pendapatnya dan kejati. Menurut dia, kejati menolak semua keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.
"Kami berbeda pendapat sangat prinsipil dengan jaksa, yang mengatakan semua permohonan harus ditolak karena perkaranya sudah dilimpahkan, Dahlan Iskan belum dilimpahkan, yang dilimpahkan itu perkara orang lain, dan nggak ada urusannya sama pak Dahlan, itu suatu kekeliruan yang dilakukan oleh kejaksaan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
WALHI: PETI di Sumbar Sudah Hancurkan Lebih dari 10 Ribu Hektare Hutan dan Lahan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
Gedung DPR RI 'Dibentengi' Beton Meski Titik Utama Demo Mahasiswa di Bundaran HI
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
DPRD DKI Jakarta Sahkan Perda P4GN
-
Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Tahu! Ada Pengalihan dari Gambir ke Jatinegara Imbas Demo di Jakarta
-
Baru Sebulan Pascabencana Mematikan, Izin Tambang Andesit Terbit di Kawasan Hulu Sumbar
-
Siksa Bocah di Taman Kramat Pulo hingga Tersengat Listrik, 2 Remaja Ditangkap Polisi
-
Usut Gurita Suap Bea Cukai, KPK Periksa Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus
-
Kemenag Gelar Nikah Massal Gratis, Peserta Terpilih Berkesempatan Dapat Modal Usaha