Suara.com - Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan partainya akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar partai politik yang memiliki kursi di lembaga legislatif menandatangani pakta integritas, dimana partai harus mengikutsertakan kader dalam pilkada.
"Saya usul ke Mendagri agar pimpinan parpol duduk bareng untuk menandatangani pakta integritas untuk semua partai mengusung calon," kata Yandri di gedung Bawaslu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2015).
Anggota Komisi II DPR ini menambahkan jika partai tidak mengindahkan soal fakta integritas, pemerintah wajib menjatuhkan sanksi, misalnya denda uang atau tidak dapat ikut serta dalam pilkada berikutnya. Mengenai aturan soal ini akan diusulkan PAN dalam revisi UU Partai Politik.
"Makanya saya minta agar semua partai mengusung calon, kalau tidak maka harus dikenakan sangsi, diberikan sangsi Rp10 miliar atau tidak boleh ikut dan menjadi kontestan di pilkada selanjutnya," kata dia.
Menurutnya usulan ini merupakan solusi agar permasalahan calon tunggal yang saat ini diperdebatkan tidak terulang kembali
"Makanya kalau ini terlaksana maka tidak akan ada lagi gonjang-ganjing calon tunggal," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen
-
532 Ribu Tiket Kereta Lebaran Ludes Terjual, KAI Daop 1 Ingatkan Sisa Kursi Menipis
-
Bongkar Sindikat SMS Blast e-Tilang Palsu, Bareskrim: Dikendalikan WN China
-
PDIP Soroti "Rasa Keadilan" Dunia Pendidikan: Pegawai MBG Jadi PPPK, Guru-Dosen Masih Terabaikan
-
Hantam Jalan Berlubang di Tanjung Priok, Pengendara Motor Tewas Terserempet Truk
-
YLBHI Ingatkan TNI Soal Rencana Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza: Tanpa Mandat PBB Bisa Ilegal
-
Tragedi Tual Jadi Alarm Keras: Brimob Didorong Kembali ke 'Khitah' High-Risk, Bukan Keamanan Rutin
-
KPK Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Suap Diskon Pajak di Kemenkeu
-
Ketua DPRD DKI Soroti Pengangguran Tembus 6 Persen, Dinilai Picu Kriminalitas