Suara.com - Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan partainya akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar partai politik yang memiliki kursi di lembaga legislatif menandatangani pakta integritas, dimana partai harus mengikutsertakan kader dalam pilkada.
"Saya usul ke Mendagri agar pimpinan parpol duduk bareng untuk menandatangani pakta integritas untuk semua partai mengusung calon," kata Yandri di gedung Bawaslu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2015).
Anggota Komisi II DPR ini menambahkan jika partai tidak mengindahkan soal fakta integritas, pemerintah wajib menjatuhkan sanksi, misalnya denda uang atau tidak dapat ikut serta dalam pilkada berikutnya. Mengenai aturan soal ini akan diusulkan PAN dalam revisi UU Partai Politik.
"Makanya saya minta agar semua partai mengusung calon, kalau tidak maka harus dikenakan sangsi, diberikan sangsi Rp10 miliar atau tidak boleh ikut dan menjadi kontestan di pilkada selanjutnya," kata dia.
Menurutnya usulan ini merupakan solusi agar permasalahan calon tunggal yang saat ini diperdebatkan tidak terulang kembali
"Makanya kalau ini terlaksana maka tidak akan ada lagi gonjang-ganjing calon tunggal," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Sering Berujung Represif, YLBHI Sebut Polisi Belum Paham Demo Adalah Hak Konstitusional
-
Bongkar Dalang Pembunuhan, Film "Lobang Buaya" Rilis Trailer dan Poster Menuju Tayang 1 Oktober
-
Gus Yusuf di Muktamar NU: Jangan Jegal Kader, Kembalikan Pemilihan ke AD/ART
-
Massa di Jogja Semprot Pemerintah, Janji 19 Juta Lapangan Kerja Ternyata Scam di Negeri Orang
-
Belum Jadi Polisi Sipil, Watak Militer Bikin Polri Anggap Demo Ancaman Kekuasaan
-
Ulasan Film Operasi Pesta Copet: Aksi Komedi Heist Berlatar Festival Musik!
-
eformasi Polri Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah, Masyarakat Sipil Harus Bergerak
-
Polda Metro Sita Golok dan 19 Anak Panah di Demo 27 Agustus, 45 Orang Jadi Tersangka
-
Indonesia Sustainability 360 Forum 2026: Kolaborasi Lintas Sektor Dorong Transformasi Ekonomi Hijau
-
Anggaran BGN Tembus Rp 240 Triliun di 2027: Operasional Cuma 3%, Buat MBG 97%