Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam waktu dekat akan membahas 33 nama calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan pihaknya belum menentukan kepastian waktu untuk membahas hal itu.
"Belum dibahas di masa sidang kemarin, kemungkinan akan dibahas di sidang berikutnya. Cuma belum ditentukan (kapan waktu pembahasannya)," ujar Fadli Zon di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).
Ketika ditanya terkait 33 nama calon dubes RI untuk negara sahabat yang beredar di media, politisi Partai Gerindra itu mengaku belum mengetahuinya.
"Saya belum tahu (nama-namanya), kalau pun sudah benar itu tergantung pemerintah," kata Fadli.
Berikut daftar nama calon dubes yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR:
1. Husin Baqis, untuk UAE
2. Safira Machrusah, untuk Aljazair
3. Bambang Antarikso, untuk Irak
4. Husnan Bey Fananie, untuk Azerbaijan
5. Ahmad Rusdi, untuk Thailand merangkap UNESCAP
6. Yuri Octavian Thamrin, untuk Belgia
7. Helmy Fauzi, untuk Republik Arab Mesir
8. Mochammad Luthfie Wittoeng, untuk Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran, untuk Senegal
10. I Gusti Agung Wesaka Puja, untuk Belanda merangkap OPCW
11. Muhammad Basri Sidehabi, untuk Qatar
12. Ibnu Hadi, untuk Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan, untuk Kuba
14. Wiwiek Setyawati, untuk Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri, untuk Pakistan
16. Muh. Ibnu Said untuk Denmark
17. Rizal Sukma untuk Inggris, Irlandia dan IMO
18. Tito Dos Santos Baptista, untuk Mozambique
19. Mohammad Wahid SUpriyadi, untuk Rusia
20. Musthofa Taufik Abdul Latif, untuk Oman
21. Soehardjono Sastromihardjo, untuk Nairobi
22. Budhy Santoso, untuk Panama
23. Dian Triansyah Djani, untuk PBB
24. Diennaryati Tjokrosuprihatono, untuk Ekuador
25. Agus Maftuh Abegebriel, untuk Saudi Arabia
26. Amelia Achmad Yani, untuk Bosnia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya, untuk Singapura
28. Sri Astari Rasjid, untuk Bulgaria
29. R. Bagas Hapsoro, untuk Swedia
30. Octavino Alimudin, untuk Iran
31. Antonius Agus Sriyono, untuk Vatican
32. Eddy Basuki, untuk Namibia
33. Alexander Litaay, untuk Kroasia
Berita Terkait
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Ketua Komisi VII DPR Sentil Menpar Gara-Gara Jawaban Rapat Disampaikan Via Medsos
-
Jawab Kritik DPR, Menpar Widiyanti Jelaskan Soal Ratusan Penghargaan Pariwisata
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT