Suara.com - Kepolisian Indonesia meningkatkan pengamanan di empat wilayah yang menunda pemilihan kepala daerah. Hal itu guna mengantisipasi terjadi kericuhan bila empat daerah itu kecewa dan tak terima penundaan tersebut.
"KPU sudah memutuskan ada empat Kabupaten dan Kota yang pelaksanaan Pilkadanya ditunda hingga 2017 nanti. Oleh karena itu kami akan antisipasi jika adanya ketidakpuasan, khususnya dari para calon yang mendaftar atau massa dari calon," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).
Untuk mengantisipasi kerusuhan, Polri meningkatkan operasi intelijen untuk mendeteksi segala ancaman dan teror. Selain itu, Polisi juga meningkatkan pengamanan di semua kantor KPU daerah yang Pilkadanya ditunda tersebut.
"Kami tingkatkan Intelejen untuk mendeteksi pengamanan, termasuk kantor KPUD setempat, karena kantor tersebut yang akan menjadi sasaran," ujarnya.
Menurutnya, para pasangan calon yang telah mendaftar ke KPUD di empat daerah yang ditunda tersebut dinilai akan kecewa dan tak terima atas keputusan penundaan tersebut. Pasalnya para pasangan calon itu tentu sudah mempersiapkan untuk pemenangan dalam Pilkada, kemudian mereka juga tentu telah mengeluarkan biaya yang banyak.
"Mmisalnya kalau Anda mendaftar jadi calon kepala daerah tentu semua sudah siap, termasuk biaya yang dikeluarkan, namun ditunda," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya telah memutuskan menunda Pilkada empat Kabupaten dan Kota.
"Mataram (NTB), Timor Tengah Utara (NTT), Tasikmalaya dan Blitar," terangnya.
Seperti diketahui, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember. Terdapat 269 Pilkada yang terdiri dari sembilan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 36 pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Tragedi Freeport: 2 Pekerja Ditemukan Tewas, 5 Hilang di Tambang Maut Grasberg
-
Hitung-hitungan Jelang Muktamar X PPP: Mardiono Disebut Masih Kuat dari Agus Suparmanto
-
Jokowi Beri Arahan 'Prabowo-Gibran 2 Periode', Relawan Prabowo: Tergantung Masyarakat Memilih
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo, PDIP Beri Pesan: Jangan Cederai Hati Rakyat!
-
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di Tabung Harmoni Hijau
-
Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan