Suara.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi rawan konflik dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.
"Bapak Kapolri perintahkan ke saya untuk mapping mana tempat-tempat yang bekas daerah konflik, yang berpotensi konflik, gangguan kantibmas sudah kita mapping," kata Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Unggung Cahyono, saat menghadiri simulasi pengamanan Pilkada serentak di Mapolda Metro Jaya, Kamis (13/8/2015).
Adapun jumlah personil Polri yang akan diterjunkan dalam pengamanan Pilkada serentak ini berjumlah 135 ribu personil.
"Sudah siap dan bapak kapolri sudah menyampaikan untuk masing-masing Kapolda, masing-masing Karoops dan Kasat Brimob sampai dengan Kapolres sudah siap melaksanakan pengamanan pilkada serentak tahun 2015," kata dia.
Menurutnya, ratusan ribu personil bakal disebar di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di berbagai daerah di Indonesia.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan setiap TPS yang berada di daerah rawan konflik akan di jaga oleh dua petugas polisi dan empat petugas linmas.
"Maka dari itu pola pengamanannya tps pengamanannya itu 2-10-5 artinya 5 tps dijaga sepuluh linmas, dengan dua polisi itu aman, kalau yang rawan satu itu 2-4-2, sedangkan rawan dua adalah 2-2-1," kata dia.
Dikatakan Unggung pola pengamanan Pilkada bakal dilakukan secara berjenjang. Mulai dari penetapan calon, masa kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pada proses pelantikan.
"Yang mana ini sudah termasuk untuk tahun ini saya buat pola pengamanan tps-tps, kpu sampai dengan provinsi, jadi masing-masing dijaga oleh 15 (polisi) sampai dengan satu kompi dan pasang tenda disana, itu pola yang kita lakukan," kata dia.
Polri, kata dia, juga akan meningkatkan pengamanan dalam masa kampanye.
"Yang jelas masa kampanye juga kita antisipasi dengan bagus terutama tadi kejadian pergeseran massa dan babinkantibmas kita kedepankan pada waktu massa mulai dari datang di tempat awal sampa lokasi kita lakukan pengawalan," katanya.
Terlebih, kata Unggung, penambahan personil juga bakal dilakukan untuk mengantisipasi adanya kericuhan pada masa kampanye Pilkada.
"Sampai saat ini belum ada permintaan pergeseran dan back up mabes polri, nanti kan liat situasi dilapangan para kapolda dan kapolres. Yang jelas untuk mabes polri siap ada 3500 personil untuk mengatasi pergeseran massa," katanya.
Dalam simulasi ini, diikuti oleh 452 Kapolres di seluruh Indonesia. Dimana, Kapolres yang berpangkat Kombes berjumlah 30 orang dan yang berpangkat AKBP berjumlah 422 orang. Hadir pula 32 Kapolda, 32 Karoops, dan 36 Kasat Brimob.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman