Suara.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono berharap masa sidang dewan periode ini muncul ketetapan anggaran rencana pembangunan tujuh proyek usulan DPR.
"(Anggaran) masih direncanakan Sekretariat Jenderal DPR. Setjen akan membicarakan dengan kita (BURT). Kemudian kita ketok, kemudian diajukan ke badan anggaran. Jadi sampai sekarang belum. Mungkin masa sidang ini bisa (diketok)," kata Roem di DPR, Rabu (19/8/2015).
Dia menambahkan dalam proses proyek, BURT bertugas memberikan kebijakan, baik masalah anggaran, pengawasan, dan dasar-dasar strategis. Dia akan memaparkannya pada pertemuan paripurna besok, Kamis (20/8/2015).
"Nanti bagian teknis, masalah bicara dengan Kementerian PU, Pemprov DKI, itu dilakukan oleh kesetjenan," ujarnya.
Proses di DPR, sambungnya, sudah cukup panjang. DPR sudah melakukan kajian sejak awal Januari 2015. Dewan juga sudah beberapa kali melakukan pembahasan dengan Presiden Joko Widodo.
"Sekarang sudah memasuki program implementasi reform masalah parlemen, menuju parlemen modern. Itu sudah berjalan dan sudah dikonsultasikan dengan Presiden. Presiden memang sudah ada, kita juga sudah menerima surat masalah persetujuan itu. Kedua, sering dibicarakan terus menerus dengan Presiden. Tapi masalahnya kan, membangun gedung ini tidak seperti membalikan tangan," kata politisi Golkar.
Dia memastikan sejauh ini belum ada anggaran yang dikeluarkan untuk proses pembangunan.
"Jadi sampai sekarang belum (diketok). Mungkin masa sidang ini bisa (diketok)," katanya.
Roem mengatakan pembangunan tujuh proyek tidak akan dilakukan sekali jalan. Program ini dilakukan dengan model multiyears dan bertahap.
"Jadi ini multiyears. Perprogram setiap tahun. Misalnya, kalau kita dapat anggaran Rp100 miliar, Rp200 miliar, ya itu aja yang kita gunakan untuk pembangunan. Kalau pemerintah cuma kasih Rp50 miliar, ya itu yang kita gunakan," ujarnya.
Dia berharap seluruh fraksi bisa menerima keputusan realisasi tujuh proyek tersebut. Sebab, fraksi merupakan pengguna dari hasil pembangunan.
"Jadi, ini tidak hanya ditentukan oleh saya selaku Ketua BURT. Dibicarakan secara musyawarah mufakat secara. Tapi pada dasarnya (seluruh fraksi) mendukung. Karena mereka yang memakai. Owner," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
Terkini
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon