Suara.com - Pemerintah akan memangkas anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap sejumlah daerah. Pasalnya pemerintah daerah tersebut tak maksimal dalam penyerapan anggaran.
"Kami akan memberikan catatan khusus dan menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar DAK-nya untuk anggaran berikutnya dikurangi," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/8/2015).
Atas hal itu, Mendagri telah mengirim radiogram kepada sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota agar mengoptimalisasi anggaran. Selain radiogram, ia juga telah membentuk tim untuk menertibkan penyerapan dana ini.
"Kemendagri telah membentuk tim melalui Ditjen Keuangan Daerah untuk memonitor, memanggil, mengklarifikasi hal itu. Kami juga turun ke daerah yang peyerapannya sangat rendah, apa yang menyebabkan penyerapan anggaran di daerah itu tidak optimal," ujarnya.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu juga telah memanggil sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan dinas keuangan provinsi, kab/kota seluruh Indonesia beberapa waktu. Mereka sudah mendapat pengarahan langsung dari Wapres Jusuf Kalla, dan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.
"Khususnya kwartal kedua, harus mencapai posisi penyerapan 60%," kata Tjahjo.
Seperti diketahui, DAK adalah dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk membantu daerah dalam mendanai kegiatan khusus. Alokasi DAK ditujukan untuk pengadaan infrastruktur kesehatan, obat-obatan dan kebutuhan kesehataan lainnya. Namun banyak daerah tak melakukan penyerapan dana tersebut dengan baik.
Sampai saat ini, masih ada Pemerintah Daerah yang meletakkan dana tersebut di Bank. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan masih ada dana Pemda sebesar Rp273 triliun yang tersimpan di bank. Dana yaang diharapkan dapat dialokasikan untuk membantu kepentingan rakyat hanya mendekam di Bank Daerah.
"Jika hal itu dilakukan dengan baik, dana tersebut sangat mendukung pertumbuhan (ekonomi) di daerah serta sektor rill untuk bergerak," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'