Suara.com - Calon Pimpinan KPK yang juga Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi silang pendapat dengan Calon Pimpinana KPK lainnya, Jimly Assiddiqie terkait sanksi hukuman mati koruptor. Ini terjadi dalam penyaringan capim KPK.
Jimly yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menolak hukuman mati. Dia ingin koruptor dimiskinkan.
Sementara Johan sangat setuju jika koruptor dihukum mati. Alasannya koruptor itu tingkat kejahatannya sama dengan penjahat narkoba dan teroris.
"Ya, saya setuju koruptor dihukum mati. Tapi kita mesti lihat dulu tingkat kesalahannya," kata Johan di Gedung Setneg, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
Hal yang sama juga ditekankan Johan mengenai para koruptor yang menjalani hukuman untuk tidak mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan. Kata dia, mereka tidak layak untuk mendapat remisi dari Presiden sebagaimana halnya dengan napi lainnya.
"Saya juga tidak setuju napi koruptor dapat remisi. Korupsi kejahatan luar biasa. Tidak seimbang dengan pencuri ayam Rp60 ribu. Koruptor itu sama dengan narkoba, teroris. Nggak boleh diremisi," kata dia menjawab pertanyaan anggota tim pansel.
Ketika ditanya mengenai kesiapannya menjadi ketua KPK jika terpilih nantinya, Johan mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pansel atas setiap penilaian.
"Saya mengikuti saja prosesnya dan saya serahkan kepada pansel bagaimana hasilnya nanti. Dipilih ya bersyukur, tidak dipilih ya bersyukur juga," tutup mantan Juru Bicara KPK tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing