O. C. Kaligis [suara.com/Oke Atmaja]
Setelah surat dakwaan Otto Cornelis Kaligis dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, penyidik bergerak cepat untuk merampungkan berkas perkara tersangka-tersangka lainnya dalam kasus sual hakim dan panitera PTUN Medan, Sumatera Utara.
Tak tanggung-tanggung, KPK langsung memeriksa beberapa tersangka sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Sepeti M. Yagary Bhastara Guntur alias Gerry yang diperiksa sebagai untuk tersangka Hakim Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap rekan Tripeni, Amir Fauzi, untuk menjadi saksi bagi Tripeni.
"Keduanya bukan diperiksa sebagai tersangka, tetapi sebagai saksi untuk TIP," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriaty, Selasa (1/9/2015).
Menurut Yuyuk pada hari ini KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tripeni. Tripeni akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amir Fauzi.
"TIP juga diperiksa, namun sebagai saksi untuk AF," katanya.
Kasus ini sebagian sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, dimana pada Senin (31/8/2015) kemarin, surat dakwaan Kaligis dibacakan Jaksa KPK. Kaligis didakwa secara bersama-sama menyuap hakim dan panitera dengan memberikan duit suap total 27 ribu dolar AS dan lima ribu dolar Singapura.
"Terdakwa Otto Cornelis Kaligis bersama-sama dengan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary, Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti memberi sejumlah uang kepada Tripeni Irianto Putro selaku Hakim PTUN Medan sebesar 5 ribu dolar Singapura dan 15 ribu dolar AS, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi selaku Hakim PTUN masing-masing sebesar USD 5 ribu serta Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan sebesar USD 2 ribu," ujar Jaksa Penuntut Umum pada KPK Ahmad Burhanuddin.
Uang suap diberikan dengan maksud mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial, Bantuan Daerah Bawahan, Bantuan Operasional Sekolah, tunggakan Dana Bagi Hasil dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumatera Utara. Permohonan di PTUN ini ditangani oleh Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi sebagai Majelis Hakim dan Syamsir Yusfan sebagai panitera.
"Agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh terdakwa," kata jaksa.
Tak tanggung-tanggung, KPK langsung memeriksa beberapa tersangka sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Sepeti M. Yagary Bhastara Guntur alias Gerry yang diperiksa sebagai untuk tersangka Hakim Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap rekan Tripeni, Amir Fauzi, untuk menjadi saksi bagi Tripeni.
"Keduanya bukan diperiksa sebagai tersangka, tetapi sebagai saksi untuk TIP," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriaty, Selasa (1/9/2015).
Menurut Yuyuk pada hari ini KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tripeni. Tripeni akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amir Fauzi.
"TIP juga diperiksa, namun sebagai saksi untuk AF," katanya.
Kasus ini sebagian sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, dimana pada Senin (31/8/2015) kemarin, surat dakwaan Kaligis dibacakan Jaksa KPK. Kaligis didakwa secara bersama-sama menyuap hakim dan panitera dengan memberikan duit suap total 27 ribu dolar AS dan lima ribu dolar Singapura.
"Terdakwa Otto Cornelis Kaligis bersama-sama dengan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary, Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti memberi sejumlah uang kepada Tripeni Irianto Putro selaku Hakim PTUN Medan sebesar 5 ribu dolar Singapura dan 15 ribu dolar AS, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi selaku Hakim PTUN masing-masing sebesar USD 5 ribu serta Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan sebesar USD 2 ribu," ujar Jaksa Penuntut Umum pada KPK Ahmad Burhanuddin.
Uang suap diberikan dengan maksud mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial, Bantuan Daerah Bawahan, Bantuan Operasional Sekolah, tunggakan Dana Bagi Hasil dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumatera Utara. Permohonan di PTUN ini ditangani oleh Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi sebagai Majelis Hakim dan Syamsir Yusfan sebagai panitera.
"Agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh terdakwa," kata jaksa.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Kaligis Didakwa Suap Hakim dan Panitera PTUN 27 Ribu Dolar AS
-
Kasus Suap Hakim PTUN Medan, KPK Garap Lagi Anak Buah Kaligis
-
Panitera PTUN Medan Akui Terima Dolar dari Kaligis dan Gerry
-
Kekalahan Kaligis di PN Jaksel Tak Pengaruhi Proses di Bareskrim
-
KPK Hormati Putusan PN Jaksel Gugurkan Praperadilan Kaligis
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
-
Media Asing: Donald Trump 'Permalukan' FIFA Sebelum Piala Dunia 2026 Dimulai
-
Chatib Basri: Tugas Menkeu Gampang!
-
Tok! DPR Resmi Sahkan Revisi UU Polri Jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna
Terkini
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Marak Kekerasan di Daycare, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengasuhan Anak
-
Bukan Sekadar Teror, Polisi Didesak Sikat Otak Penyerangan Andrie Yunus!
-
YLKI Minta Kepala BGN Baru Siapkan Trauma Healing bagi Korban Keracunan MBG
-
Tak Bisa Asal Masuk! Polisi Jabat di Kementerian Wajib Ikuti Open Bidding dan Seleksi Ketat
-
Bantuan Beras 10 Kg Diperpanjang, Siapa Sapa Penerimanya
-
Tak Ada Lagi 'Beda Nasib', Jalan Bopeng di Bawah Flyover UI Kini Mulai Mulus usai Depok Turun Tangan
-
Dokumen Negara Tercecer di Jalanan BSD, Imigrasi: Itu Paspor Haji Milik Kemenhaj Tangsel
-
3,5 Jam Rekonstruksi Kasus Little Aresha: Terungkap Siksaan ke Anak Atas Instruksi Ketua Yayasan
-
Kapolri Listyo soal UU Baru Polri: Presiden Ingin Polri Terlibat di Hal-hal Kepentingan Nasional