Suara.com - Bareskrim Mabes Polri menyatakan bakal menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi corporate social responsibilty (CSR) Pertamina Foundation.
“Kami sudah peroleh indikasi tersangka. Untuk menguatkan tersangka, melakukan penggeledahan. inisial belum bisa disebutkan,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Brigjen Victor Edison Simanjuntak usai penggeledahan di kantor Pertamina Foundation Jalan Sinabung 2, Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015).
Dia menjelaskan, tersangka dalam kasus ini akan diperiksa setelah penggeledahan dan menganalisis semua barang bukti yang disita. Menurutnya, tak menutup kemungkinan tersangka lebih dari satu orang.
“Sekarang terindikasi tersangka satu orang. Setelah ini kami menganilisis keterangan saksi dan dokumen yang ada. Serta kemungkinan apakah ada tersangka lain,” terang Victor.
Victor menuturkan, pendataan pihak Pertamina Foundation terbilang bagus, sehingga penyidik mendapatkan dokumen-dokumen terkait penyelewengan CSR tersebut. Dokumen itu berkaitan dengan relawan-relawan menyangkut kegiatan menabung puluhan juta pohon.
“Kami perlu meneliti apakah ada indikasi relawan fiktif. Untuk itu perlu dikroscek dari dokumen dan pembayaran. Pembayaran itu cash (tunai) atau transfer. Kalau cash kami mau tahu siapa yang terima, namun kalau transfer kami mau tahu rekening yang nerima,” tandasnya.
Kasus ini telah diselidiki sejak dua bulan lalu berdasarkan laporan masyarakat. Sebelum melakukan penggeledahan, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah memeriksa lima saksi.
"Sebelumnya kami sudah periksa lima saksi. (nama) Nggak boleh disebut, karena melindungi saksi. Ada juga yang dari luar. Selain menerapkan UU Korupsi kami juga mensubsiderkan dengan pasal 374 untuk menjaring dari luar (tersangka selain pihak Pertamina Foundation)," jelasnya.
Seperti diberitakan, salah satu ruangan yang digeledah oleh penyidik Polri adalah milik Direktur Pertamina Foundation, Nina Nurlina Pramono, yang akhirnya tak lolos sebagai kandidat capim KPK.
Berita Terkait
-
Dikendalikan Napi Cipinang, Bareskrim Tangkap Aloy Terkait Peredaran Vape Etomidate
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Kemenkes dan Polri Peringatkan Bahaya Whip Pink atau Gas N2O: Bisa Sebabkan Kematian
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan
-
7 Fakta Bencana Tanah Bergerak di Tegal, 804 Warga Mengungsi
-
Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata
-
Pemanasan Global Ubah Cara Atmosfer Mengurai Gas Rumah Kaca: Apa Dampaknya?
-
Respons Kritik soal Pengangkatan jadi Hakim MK, Adies Kadir: Bisa Tanya ke DPR
-
Lantai Dapur Ambrol ke Sungai, Warga Kutawaringin Ditemukan Tak Bernyawa Usai 4 Hari Pencarian
-
Ramai BPJS PBI Nonaktif, Menkes Sebut Solusi Masih Dibahas Pemerintah