Suara.com - Kelompok aktivis yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen (KMPP) mendukung tindakan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri acara konferensi pers Donald Trump, pengusaha yang hendak maju menjadi calon Presiden Amerika Serikat lewat Partai Republik, beberapa waktu lalu. Padahal, kemunculan mereka di acara Donald Trump menuai kontroversi di tanah air.
Ketua KMPP Arief Rachman mengatakan, sesungguhnya kehadiran dua wakil rakyat itu tak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, kehadiran pimpinan DPR merupakan bagian dari upaya parlemen untuk mencari solusi krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini.
"Kehadiran Setya Novanto selaku pimpinan DPR di sana harus dilihat sebagai sebuah strategi politik parlemen untuk menunjukkan kelas Indonesia yang kian diperhitungkan di mata dunia. Kehadiran pimpinan DPR itu juga dalam rangka mengatasi persoalan ekonomi Indonesia yang sedang turun, dengan begitu bisa mendatangkan investor ke tanah air," kata Arief dalam konferensi pers di Kedai Kopi Perjoeangan Jl Proklamasi 65, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).
Sejumlah politisi tanah air turut mengkritisi kemunculan Setya dan Fadli di acara Trump. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris misalnya.
Charles mengaku malu dan sedih melihat pemimpin DPR hadir di acara kampanye bakal calon presiden AS dari Partai Republik, karena dirinya menganggap institusi bangsa sudah dijual untuk kepentingan politik Donald Trump.
"Mereka berangkat menggunakan fasilitas negara, datang sebagai ketua DPR RI dan bertemu Donald Trump masih menggunakan pin DPR," ucap dia.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai peristiwa yang terjadi dalam pertemuan pimpinan DPR RI dengan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bentuk pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia.
"PPP menyesalkan kejadian tersebut," kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy usai pelantikan pengurus PPP Sumut di Medan, Sabtu (5/9/2015) sore.
Berita Terkait
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
3 Fakta Pertemuan Xi Jinping-Trump: China dan AS 'Mesra', Perang Dagang Berakhir Damai?
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Kenapa Keputusan Trump Buka Suaka Margasatwa Arktik untuk Pengeboran Minyak Tuai Kontroversi?
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta