Suara.com - Kelompok aktivis yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen (KMPP) mendukung tindakan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri acara konferensi pers Donald Trump, pengusaha yang hendak maju menjadi calon Presiden Amerika Serikat lewat Partai Republik, beberapa waktu lalu. Padahal, kemunculan mereka di acara Donald Trump menuai kontroversi di tanah air.
Ketua KMPP Arief Rachman mengatakan, sesungguhnya kehadiran dua wakil rakyat itu tak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, kehadiran pimpinan DPR merupakan bagian dari upaya parlemen untuk mencari solusi krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini.
"Kehadiran Setya Novanto selaku pimpinan DPR di sana harus dilihat sebagai sebuah strategi politik parlemen untuk menunjukkan kelas Indonesia yang kian diperhitungkan di mata dunia. Kehadiran pimpinan DPR itu juga dalam rangka mengatasi persoalan ekonomi Indonesia yang sedang turun, dengan begitu bisa mendatangkan investor ke tanah air," kata Arief dalam konferensi pers di Kedai Kopi Perjoeangan Jl Proklamasi 65, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).
Sejumlah politisi tanah air turut mengkritisi kemunculan Setya dan Fadli di acara Trump. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris misalnya.
Charles mengaku malu dan sedih melihat pemimpin DPR hadir di acara kampanye bakal calon presiden AS dari Partai Republik, karena dirinya menganggap institusi bangsa sudah dijual untuk kepentingan politik Donald Trump.
"Mereka berangkat menggunakan fasilitas negara, datang sebagai ketua DPR RI dan bertemu Donald Trump masih menggunakan pin DPR," ucap dia.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai peristiwa yang terjadi dalam pertemuan pimpinan DPR RI dengan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bentuk pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia.
"PPP menyesalkan kejadian tersebut," kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy usai pelantikan pengurus PPP Sumut di Medan, Sabtu (5/9/2015) sore.
Berita Terkait
-
Kemenbud Luncurkan Buku Sejarah Ulang, Fadli Zon Tegaskan Bukan Ditulis Pemerintah
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Buntut Dokumenter Kontroversial, Trump Tuntut BBC Ganti Rugi Miliaran Dolar
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!