Suara.com - Sempat mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan, kini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendapat surat dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Mereka ingin bertemu Ahok.
"Prof Djoehermansyah (Ketua DPN IKAPTK Djohermansyah Djohan) mau minta ketemu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Ahok mengaku siap bertemu dengan Djoehermansyah. Saat ini jadwal tersebut masih diproses untuk mengatur waktu kapan pertemuan antara keduannya berlangsung.
"Mungkin (dalam waktu dekat ketemunya). Nggak tahu kapan, lagi di jadwalkan," jelas Ahok.
Pekan lalu, usulan pembubaran IPDN disampaikan Ahok. Ia menilai lulusan tersebut kerjanya hanya mengumpulkan uang untuk menyogok oknum jaksa.
"Suka kumpul-kumpulin duit, untuk bisa lapor oknum jaksa, karena takut diperiksa, lapor ke oknum inspektorat kumpul duit, saya sudah tahu," kata Ahok pekan lalu.
Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan bercerita, selama ini dirinya tidak pernah menggunakan ajudan dari lulusan tersebut. Ahok sekarang sudah tidak lagi menggembor-gemborkan atas usulannya itu. Lebih jauh Ahok menjelaskan kenapa beberapa waktu lalu mewacanakan pembubaran IPDN. Menurutnya, karena sekolah tersebut sudah tidak lagi diprioritaskan untuk menjadi lurah, camat, wali kota maupun pejabat struktural pemerintah.
Ahok menyebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU tersebut, katanya, memberikan kesempatan yang sama buat lulusan swasta untuk menjadi pamong praja.
"Nah konsep UU ASN adalah membuat seluruh kantor pemerintah itu seperti swasta atau bank, makanya kami begitu masuk dan Pak Jokowi mau mengubah kantor camat itu seperti bank," kata Ahok.
"Saya cuma mengatakan dengan adanya UU ASN semua boleh diseleksi promosi terbuka kepamongprajaan bukan hanya IPDN saja. Nah kalau udah nggak ada hubungannya, Universitas kita banyak banyak. Ngapain kita subsidi IPDN. Itu kan hanya pemikiran saya saja," Ahok menambahkan.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Profil 4 Kampus yang Menasbihkan Jatinangor sebagai Kota Pendidikan
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada