Kepala Daerah se-Indonesia Keluhkan Distribusi 'Kartu Sakti'

Suara.com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dapat menyampaikan persoalan distribusi 'kartu sakti' yang digagas Presiden Joko Widodo. Sebab distribusi kartu-kartu itu belum merata diterima di berbagai daerah.

"Saya khawatir Bapak Presiden tidak tahu ada persoalan di daerah. Karena mungkin penjelasan dari menteri bersangkutan semuanya sudah beres," kata Pastika dalam acara Pra Musyawarah Nasional APPSI 2015, di Denpasar, Jumat (11/9/2015).

Dia mengharapkan hal tersebut segera disuarakan kepada pemerintah pusat dan tidak perlu menunggu-nunggu waktu lagi.

"Sebenarnya ini urusan sederhana, satu persoalan saja urusan kartu-kartu ini. Karena masyarakat sudah sangat berharap," ucap mantan Kapolda Bali itu.

Pastika bahkan membeberikan realita di lapangan bahwa ketika satu desa telah dibagikan 'kartu sakti' berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera maka pada desa-desa di sebelahnya pasti akan bertanya kapan mereka akan mendapatkan kartu serupa kepada pemerintah daerah.

Namun, lanjut dia, pemerintah daerah akan sulit untuk memberikan jawaban karena memang tidak mengetahui kapan dan daerah mana saja yang ke depannya akan mendapatkan jatah pembagian 'kartu sakti' itu. Untuk di Bali, dari sembilan kabupaten/kota yang ada, baru beberapa desa di Kabupaten Jembrana dan di Kabupaten Gianyar yang sudah kebagian 'kartu sakti'.

Presiden Joko Widodo akhir Agustus lalu bahkan menyerahkan langsung 'kartu sakti' itu kepada warga dan pelajar di Tulikup, Kabupaten Gianyar. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan terkait dengan saran dari Gubernur Bali akan dilakukan pembicaraan ke pusat agar dapat dilakukan koreksi pada kementerian terkait.

"Harus 'clear' banget, kalau sekarang masih ada yang belum jalan. Dimana letaknya itu," ucap Limpo. (Antara)