Suara.com - Sejumlah kendaraan dinas yang dipakai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Cianjur, Jabar, belum bayar pajak dan terpaksa disita, kata pejabat Pemda setempat.
Kepala Bidang Aset DPKAD Cianjur, Endan Hamdani, Jumat, mengatakan, hingga saat ini sudah 660 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor milik aset Pemda yang dicek dan sebanyak 15 kendaraan diantaranya belum dibayarkan pajaknya.
"Pemeriksaan ini dilakukan sejak 20 September lalu dan akan berakhir pada 20 Oktober nanti. Hingga hari ini memang ada sejumlah kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya," kata dia.
Menurut dia, kendaraan yang belum dibayarkan akan disita surat kendaraanya hingga yang menggunakan kendaraan sanggup membayar pajak.
"Biasanya langsung dibayar, sebab mereka takut ketika di tilang tidak dapat memperlihatkan kelengkapan kendaraanya. Mereka yang akan membayar kami fasilitasi ke Samsat langsung," katanya.
Bahkan selain melihat pembayaran pajak kendaraan dinas, pihaknya sekaligus melakukan pemeriksaan fisik kendaraan guna memastikan jumlah kendaraan dinas yang saat ini ada.
Dia menuturkan, berdasarkan data pihaknya, terdapat 422 mobil dinas yang tersebar, sebanyak 37 kendaraan digunakan di tingkat kecamatan dan kelurahan, sedangkan instansi yang memiliki kendaraan terbanyak Dinas Kesehatan 71 mobil, DPKAD 69 mobil dan Setda 45 mobil.
"Selain itu, jumlah sepeda motor yang dimiliki Pemkab Cianjur sebanyak 3.133 unit. Jumlah tersebut masih dapat bertambah karena ada sebagian kendaraan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat yang belum terdata di DPKAD Cianjur," katanya.
Hingga saat ini, tambah dia, ada beberapa kendaraan hibah saat membuat proyek di Cianjur, tidak dilaporkan ke DPKAD, sehingga data validnya dimungkinkan bertambah."Saat ini masih belum terlihat, sebab jumlahnya masih sama tapi tidak tahu hingga pemeriksaan selesai," katanya.
Berita Terkait
-
Motor Listrik MBG untuk Apa? Kepala SPPG Dapat Kendaraan Dinas Mewah
-
Heboh Mobil Dinas DKI Disulap Jadi Pelat Putih, Buat Jalan-jalan ke Puncak Bikin Konten
-
Viral Mobil Dinas Pemprov DKI Dipakai Healing ke Puncak, Oknum Pegawai Kini Diburu Inspektorat!
-
Pemkot Yogyakarta Batasi BBM Kendaraan Dinas, Sleman Tetap WFO dan Tolak WFH
-
Respons Isu di Media Sosial, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Penggunaan Kendaraan Dinas Sesuai Aturan
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus