Suara.com - Sejumlah kendaraan dinas yang dipakai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Cianjur, Jabar, belum bayar pajak dan terpaksa disita, kata pejabat Pemda setempat.
Kepala Bidang Aset DPKAD Cianjur, Endan Hamdani, Jumat, mengatakan, hingga saat ini sudah 660 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor milik aset Pemda yang dicek dan sebanyak 15 kendaraan diantaranya belum dibayarkan pajaknya.
"Pemeriksaan ini dilakukan sejak 20 September lalu dan akan berakhir pada 20 Oktober nanti. Hingga hari ini memang ada sejumlah kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya," kata dia.
Menurut dia, kendaraan yang belum dibayarkan akan disita surat kendaraanya hingga yang menggunakan kendaraan sanggup membayar pajak.
"Biasanya langsung dibayar, sebab mereka takut ketika di tilang tidak dapat memperlihatkan kelengkapan kendaraanya. Mereka yang akan membayar kami fasilitasi ke Samsat langsung," katanya.
Bahkan selain melihat pembayaran pajak kendaraan dinas, pihaknya sekaligus melakukan pemeriksaan fisik kendaraan guna memastikan jumlah kendaraan dinas yang saat ini ada.
Dia menuturkan, berdasarkan data pihaknya, terdapat 422 mobil dinas yang tersebar, sebanyak 37 kendaraan digunakan di tingkat kecamatan dan kelurahan, sedangkan instansi yang memiliki kendaraan terbanyak Dinas Kesehatan 71 mobil, DPKAD 69 mobil dan Setda 45 mobil.
"Selain itu, jumlah sepeda motor yang dimiliki Pemkab Cianjur sebanyak 3.133 unit. Jumlah tersebut masih dapat bertambah karena ada sebagian kendaraan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat yang belum terdata di DPKAD Cianjur," katanya.
Hingga saat ini, tambah dia, ada beberapa kendaraan hibah saat membuat proyek di Cianjur, tidak dilaporkan ke DPKAD, sehingga data validnya dimungkinkan bertambah."Saat ini masih belum terlihat, sebab jumlahnya masih sama tapi tidak tahu hingga pemeriksaan selesai," katanya.
Berita Terkait
-
Motor Listrik MBG untuk Apa? Kepala SPPG Dapat Kendaraan Dinas Mewah
-
Heboh Mobil Dinas DKI Disulap Jadi Pelat Putih, Buat Jalan-jalan ke Puncak Bikin Konten
-
Viral Mobil Dinas Pemprov DKI Dipakai Healing ke Puncak, Oknum Pegawai Kini Diburu Inspektorat!
-
Pemkot Yogyakarta Batasi BBM Kendaraan Dinas, Sleman Tetap WFO dan Tolak WFH
-
Respons Isu di Media Sosial, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Penggunaan Kendaraan Dinas Sesuai Aturan
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi